ADAKITANEWS, Sidoarjo – Sidang gugatan 22 Sekretaris Desa (Sekdes) terhadap Bupati Sidoarjo kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Rabu (05/04).

Kuasa Hukum para Sekdes, Hartanto mengaku pihaknya sudah menyerahkan replik yang isinya menjawab semua pernyataan tergugat. Sedangkan untuk saksi dan barang bukti baru akan disampaikan saat pembuktian.

“Bukti disiapkan pada acara pembuktian termasuk saksi ahli soal Undang-Undang Desa secara akademik. Karena cita-cita Sekdes, menjadi Sekdes bukan PNS yang siap dipindah-pindah. Mereka jadi PNS itu atribut karena pengabdian lama dan persyaratannya ijazah SLTA (SMA). Kalau SK-nya Sekdes, tidak seharusnya dimutasi layaknya PNS umum,” paparnya.

Soal dari 162 Sekdes yang menggugat hanya 22 Sekdes, Hartanto meyakini karena tidak semua Sekdes memiliki keyakinan yang sama dalam mengajukan gugatan ke Bupati Sidoarjo, yang mengeluarkan SK Mutasi itu. Menurutnya apa pun keputusan Bupati harus bisa diuji materinya untuk transparansi dan keadilan hukum. Hal itu untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur produk hukum itu.

“Makanya nanti dibuktikan sesuai ķeyakinan hakim berdasarkan bukti otentik dan keterangan para pakar dan ahli. Karena detail materinya di pembuktian itu,” ungkapnya.

Usai pembacaan replik itu, Ketua Majelis Hakim, Nur Akti akhirnya menutup sidang sekaligus mengagendakan sidang duplik pada 12 April 2017 mendatang. “Kalau sudah tidak ada pertanyaan sidang dilanjutkan pekan depan. Agenda itu sekaligus undangan resmi untuk para pihak penggugat dan tergugat,” jelasnya.

Sementara itu perwakilan Sekdes, Kusnandar mengatakan, pengangkatan PNS ini sebenarnya terjadi sejak tahun 2007. Kebanyakan para Sekdes ini adalah angkatan lama, menggunakan UU nomor 5 tahun 1979, kemudian sudah jadi carik tahun 2007 dan pemberkasan PNS.

Kusnandar berpendapat, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan-perubahan. Dan perubahan yang ada ini tidak sesuai dengan UU yang ada, tapi menggunakan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). “Padahal SK Sekdes lex spesialis (khusus) bukan lex generalis. Artinya PNS Sekdes bukan PNS saja. Makanya PNS Sekdes ini seharusnya dicopot dan diganti PNS yang biasa. Dan sebenarnya para Sekdes ini banyak yang sarjana, tapi banyak yang ditolak. Hanya ijazah SLTA yang diterima,” imbuhnya.

Menurutnya, acuan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2007 itu sudah tidak berlaku. “UU nomor 6 tahun 2014 ada pasal yang berbunyi, Sekdes PNS tetap bertugas di desa masing-masing. Dan tidak ada bunyi kalau Sekdes PNS itu dimutasi.

“Apakah ada UU berlaku surut? Kalau kita PNS biasa kita pasti mau dimutasi kemana saja. Ini kan lex spesialis. Tapi sampai sekarang kami masih menjalankan tugas, yakni tiap hari bekerja di Kecamatan,” imbuhnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Sidarjo, Aries Saputro mengatakan, Sekdes yang berstatus PNS dan dimutasi itu berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2007. “Sejak awal ini yang menjadi dasar kita,” katanya.(sid2)

Keterangan gambar : Kuasa Hukum para Sekdes penggugat, Hartanto menyerahkan materi replik kepada Ketua Majelis Hakim, Nur Akti dalam sidang gugatan terhadap SK Bupati Sidoarjo di PTUN Jawa Timur di Juanda, Sidoarjo.(foto: mus purmadani)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/04/adakitanews20170405_203208-1024x574.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/04/adakitanews20170405_203208-150x150.jpgREDAKSIUncategorized
ADAKITANEWS, Sidoarjo - Sidang gugatan 22 Sekretaris Desa (Sekdes) terhadap Bupati Sidoarjo kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Rabu (05/04). Kuasa Hukum para Sekdes, Hartanto mengaku pihaknya sudah menyerahkan replik yang isinya menjawab semua pernyataan tergugat. Sedangkan untuk saksi dan barang bukti baru akan disampaikan...