width=

2016-05-31_23.33.55

ADAKITANEWS, Madiun – Sidang praperadilan atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Madiun, Muhtarom memasuki babak akhir di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun, Selasa (31/05). Materi pembacaan putusan dibacakan langsung oleh Ni KD Kusuma W, hakim tunggal dalam persidangan tersebut.

Pantauan Tim Adakitanews.com, hakim Ni KD Kusuma W secara tegas menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon, yakni Arif Subagio atas termohon Kasat Reskrim Polres Madiun Kota. Dengan penolakan itu, maka SP3 yang diterbitkan oleh termohon dinyatakan sah secara hukum. “Majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan SP3 yang dikeluarkan tim penyidik sah,” ungkap Ni KD Kusuma W saat membacakan putusan.

Sidang yang berlangsung singkat itu, hanya dihadiri Kasat Reskrim Polres Madiun Kota selaku termohon. Sedangkan pemohon Arif Subagyo memilih tidak menghadiri sidang tanpa alasan.” Sidang hanya dihadiri oleh Reskrim Polres Madium,” jelas hakim.

Sebagaimana diketahui, Polres Madiun Kota telah menerbitkan SP3 dalam kasus penanganan dugaan ijazah palsu milik Bupati Madiun. SP3 dengan nomor 34/1/2013/Sat Reskrim itu ditandatangani Kapolres Madiun Kota saat itu, AKBP Ucu Kuspriyadi. Sebelum mengeluarkan SP3 pada tanggal 25 Januari 2013, sempat juga dilakukan gelar perkara atas kasus tersebut di Polda Jawa Timur.

Hasil gelar perkara, ijazah Sekolah Dasar milik Bupati Madiun yang dipermasalahkan pelapor terbukti asli. Dari hasil pencocokan nomor induk, sidik jari dan semua hasil laboratorium forensik, semuanya identik. Karena alasan itulah kemudian penyidik mengeluarkan SP3. Namun, pelapor tidak terima atas terbitnya SP3 itu hingga mengajukan praperadilan.

Tanda-tanda ditolaknya praperadilan dari pemohon tampak sejak pertengahan perjalanan sidang. Pasalnya, saat sidang dengan agenda pembuktian, pemohon tidak hadir. Apalagi agenda pembuktian, merupakan agenda yang saat krusial untuk meyakinkan hakim agar permohonan dikabulkan.(UK)

Keterangan Gambar: Hakim tunggal, Ni KD Kusuma W saat membacakan amar putusan.