ADAKITANEWS, Sidoarjo – Rapat dengar pendapat atau hearing yang membahas tentang penolakan berdirinya tempat hiburan karaoke Pop City di wilayah Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sempat memanas, Kamis (04/08). Situasi tegang tersebut terjadi ketika pihak manajemen mengadu ke Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo lantaran merasa dirugikan pasca usahanya tidak mendapat restu dari warga. Padahal hingga saat ini, sudah lebih dari Rp 2 miliar mereka keluarkan untuk sewa tempat dan persiapan-persiapan lain.

Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi DPRD Sidoarjo tersebut selain dihadiri oleh perwakilan warga, perangkat desa dan pihak manajemen Pop City, juga hadir Ormas GP Ansor yang sejak awal terus mengawal rencana pembukaan lokasi karaoke tersebut.

Manajer sekaligus penanggungjawab Pop City, Agus Tantowi mengaku sejak awal pengurusan izin, pihaknya telah mengeluarkan biaya lebih dari Rp 2 miliar. Hal itu mereka lakukan pasca keluarnya izin P2R (Persetujuan Pemanfaatan Ruang), penyewaan lokasi hingga proses persiapan lainnya. “Kira-kira sudah habis Rp 2 miliar lebih. Kelanjutan usaha saya bagaimana?” keluhnya.

Mendengar hal itu, anggota Wakil Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Kusman langsung memotong pernyataan manajer Pop City, Agus Tantowi. H Kusman mengatakan, jika persoalan kelanjutan usaha serta proses izin tetap dibicarakan, maka akan menjadi perdebatan panjang dan tanpa penyelesaian.

H Kusman meminta, kepada pihak Pop City untuk menjalankan rekomendasi Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo agar untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas apapun. “Kalau ini terus dibicarakan, maka akan menjadi perdebatan dan tidak akan selesai,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Wisnu Pradono yang memimpin jalannya hearing meminta kepada pemilik Pop City untuk tidak meneruskan kelengkapan ijin dan nekat membuka usahanya. “Saya meminta kepada pemilik Pop City, tidak meneruskan usahanya dan membuka tempat karaoke itu. Hargailah kearifan lokal. Masyarakat banyak yang menentang dan keberatan jika rumah hiburan ini tetap akan beroperasi,” katanya.

Hearing akhirnya ditutup dengan tetap meminta kepada seluruh pihak agar mematuhi rekomendasi Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Terutama bagi manajemen Pop City agar tidak melakukan aktivitas apapun.(kur)

Keterangan gambar: Hearing antara pihak Pop City dengan warga yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. (atas) Manajer Pop City, Agus Tantowi.(foto: kurniawan)