ADAKITANEWS, Sidoarjo –Menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan Forum Komunikasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Tulangan (FKP4DKT), Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo akhirnya menggelar hearing di ruang paripurna gedung dewan, Rabu (10/05).

Dalam hearing yang dipimpin Sekretaris Komisi A, H Saiful Maali ini, peserta seleksi yang tidak lolos mengungkap keberatan terhadap tes yang digelar oleh panitia seleksi, Minggu (23/04) lalu.

Meski berharap adanya penyelesaian, hearing tersebut ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan bagi peserta. Pasalnya, para peserta seleksi ini diminta menggugat panitia seleksi tingkat desa masing-masing ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya di Juanda, Sidoarjo.

Hal tersebut disampaikan Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo, Heri Soesanto yang mengatakan bahwa para peserta seleksi yang lolos sudah direkomendasi Camat Tulangan untuk dilantik Kepala Desa (Kades) di masing-masing desa. “Kalau dibatalkan dasarnya tidak ada, justru akan menimbulkan masalah baru,” katanya.

Menanggapi pernyataan Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo, Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, H Kusman, yang juga merupakan politisi PKS ini mengatakan saran untuk menggugat panitia ke PTUN justru memberatkan peserta. “Biaya yang dibutuhkan akan lebih besar, salah satunya membayar pengacara. Apalagi yang digugat statusnya lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu Camat Tulangan, Abdul Wahib bersikukuh seleksi perangkat desa tersebut tidak ada yang menyalahi prosedur. “Seleksi tersebut sudah sesuai pasal 14 dalam Perbup Nomor 55/Tahun 2016,” jelasnya.

Wahib mengaku membeli aplikasi dari PT Lotus, karena seleksi perangkat di Kecamatan Tulangan tidak hanya saat ini. Namun mulai Desember mendatang, banyak perangkat desa yang sudah berhenti. “Saya beli aplikasi itu untuk ujian mendatang agar desa tidak usah membeli lagi,” ujarnya.(sid2)

Keterangan gambar : Suasana hearing peserta seleksi penjaringan perangkat desa yang tidak lolos di DPRD Sidoarjo.(foto : mus purmadani)