ADAKITANEWS, Blitar – Untuk mengantisipasi terjadinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan verikasi ulang sebelum memberikannya kepada wajib pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Ismuni mengatakan, di tahun 2017 lalu ada sekitar 3 persen Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) terhutang akibat adanya SPPT yang dobel atau SPPT bodong yang tidak ada objek pajaknya. Untuk mengantisipasi kejadian itu terulang di tahun ini, pihaknya telah melakukan verifikasi ulang.

“Untuk saat ini SPPT PBB P2 belum kita berikan kepada wajib pajak, karena masih dalam proses verifikasi. Ini tentu untuk menghindari kembali ditemukannya adanya SPPT bodong dan SPPT yang dobel,” kata Ismuni, Sabtu (10/02).

Selain itu menurut Ismuni, dalam waktu dekat SPPT akan segera diterima masing-masing wajib pajak di Kabupaten Blitar maksimal akhir bulan Februari ini. Sementara untuk proses verifikasi, saat ini sudah memasuki tahapan finishing

“Ini sudah tahap finishing, selanjutnya SPPT akan kita serahkan kepada pihak kecamatan dan desa untuk dibagikan kepada wajib pajak,” jelasnya.(fat)

Ketetangan gambar: Ismuni, Kepala Bapenda Kabupaten Blitar.(foto : fathan)