ADAKITANEWS, Blitar – Puluhan honorer K2 di Kabupaten Blitar yang tergabung bersama Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar menggelar unjuk rasa di beberapa tempat. Salah satunya di kantor Pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam aksinya, mereka menuntut Bupati Blitar segera mengeluarkan SK, serta meminta gaji sesuai UMK.

Ketua KRPK Blitar, Trianto mengatakan, pihaknya mendesak Bupati Blitar untuk segera membuatkan SK penetapan dan penugasan kepada honorer K2 yang sudah dijanjikan sejak beberapa bulan lalu. “Daerah lain saja bisa, kenapa di Kabupaten Blitar tidak bisa,” katanya, Rabu (15/11).

Menurut Trianto, para pegawai honorer K2 ini sudah puluhan tahun mengabdi dan telah memberikan kontribusi nyata pada negeri ini. Maka dari itu, dengan pendapatan sesuai UMK mereka juga bisa pelayanan BPJS dan hak-hak normatif lainnya.

“Kami minta tidak hanya penetapan SK, tetapi juga penugasan. Ada beberapa daerah sudah mengeluarkan SK, salah satunya Probolinggo,” jelasnya.

Sementara itu satu diantara pegawai honorer K2, Haryati mengatakan, permintaan gaji sesuai UMK harus segera diputuskan. Karena sekitar 1-2 minggu lagi Rancangan APBD tahun anggaran 2018 akan ditetapkan. “Sebenarnya masih banyak anggaran untuk menggaji kita sesuai UMK. Salah satunya Pemkab bisa mengurangi Jasmas,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Dibyanto mengatakan pihaknya sudah mengupayakan kenaikan gaji honorer K2, dari Rp 750 ribu di tahun ini, menjadi Rp 1 juta pada tahun depan. Tetapi karena para pegawai honorer K2 meminta gaji sesuai UMK, maka dirinya akan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan.

“Hari ini Pak Budi (Kepala Dinas Pendidikan) ke luar kota. Jadi permintaan mereka saya tampung dan akan saya sampaikan kepada Pak Budi. Karena tidak mungkin saya langsung menyampaikannya ke Bupati, karena ada prosedurnya,” jelasnya.

Terkait dengan tuntutan untuk mengeluarkan SK, lanjut Dibyanto, sebenarnya pihaknya sudah berupaya melacak tentang adanya SK ke daerah lain tentang pengelolaan honorer K2 ini. “Kita terus mencari solusi yang tidak berbenturan dengan aturan hukum. Agar tidak merugikan pemerintah maupun honorer K2,” ujarnya.

Masih di tempat yang sama, anggota DPRD Kabupaten Blitar, Endar Soeparno mengatakan, dalam rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Blitar sebenarnya sudah dibahas kenaikan gaji honorer K2 dari Rp 750 menjadi Rp 1 juta.

“Di karena permintaan mereka sesuai UMK, kita harus sampaikan ke pimpinan banggar dulu untuk ditindak lanjuti,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana unjuk rasa pegawai honorer K2 di depan Kantor Pemkab Blitar.(foto : fathan)