2015-07-24_20.04.43

ADAKITANEWS, Jakarta – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengecam pelarangan menjalankan ibadah yang dilakukan pemeluk agama lain. Sikap itu merupakan respon organisasi ini terkait insiden di Tolikara, Papua.

“Mengacu pada pembukaaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pelarangan menjalankan ibadah jelas tidak dibenarkan, apalagi dilakukan oleh kelompok agama lain. Oleh karena itu sebagai warga egara yang baik sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama dan saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada diantara kita demi keutuhan negara,” ungkap Ketua DPP HTI, Rochmat S.Latib, usai bertemu Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo.

HTI meminta agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, terlebih di Ibukota Jakarta. Sebab menurutnya, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut sudah dilindungi undang-undang. Sehingga, kelompok masyarakat manapun idak berhak untuk melarang.

Sementara, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo. menyatakan, pihaknya serius untuk mencegah insiden Tolikara terjadi di Ibukota dengan cara berkoordinasi dengan setiap pihak terkait dan menyiapkan 1/3 kekuatannya untuk membackup pihak Kepolisian serta akan mengambil langkah preventif.

Toleransi antar-umat beragama adalah sebuah aturan mengenai kebebasan beragama agar dapat terlindungi dengan baik. Toleransi adalah konsep menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian-bagian spesifik dari ajaran agama-agama yang ada di Indonesia Terang Pangdam Jaya. (yudan/ys)

Keterangan Gambar:  HTI Saat melakukan audienci dengan Pangdam Jaya Jakarta. Pangdam serius untuk mencegah insiden Tolikara terjadi di Ibukota dengan cara berkoordinasi dengan setiap pihak terkait