ADAKITANEWSPAWAI 5, Nganjuk – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengeluhkan adanya potongan yang terjadi hampir di seluruh instansi dan kantor di Kabupaten Nganjuk untuk kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Nganjuk ke-1078. Perihal ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk akan memeriksa bendahara Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) dan 20 camat terkait dugaan pungutan liar tersebut.

Informasi yang dihimpun oleh adakitanews.com, modus pungutan tersebut, pihak instansi melakukan pemotongan langsung yang dikoordinir oleh bendara SKPD atau kantor masing-masing saat pembayaran gaji bulan April 2015. Namun, dana yang terkumpul tersebut tidak sepeser pun yang disetor ke tingkat Kabupaten. Padahal, kegiatan HUT Nganjuk sudah mendapat anggaran dari APBD Nganjuk 2015.

“Saya langsung menanyakan ke Pak Sekda, terkait informasi adanya pungutan peringatan HUT Nganjuk, pemkab tidak menerima sepeserpun aliran dana dari pungutan gaji PNS, karena sudah didanai lewat APBD, itu murni inisiatif para camat,” terang Supianto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbuda) Nganjuk.

Pungutan tersebut, diperuntukan PNS baik fungsional maupun struktural yang berada di 20 Kecamatan dengan mengatasnamakan peringatan HUT Nganjuk. Nilai pungutan pun bervariasi, Rp 300 ribu untuk sebuah desa atau kelurahan hingga Rp 75 ribu untuk PNS yang memiliki eselon. “Sebenarnya kami sudah menanyakan ke kecamatan, untuk apa uang hasil potongan itu, karena di kecamatan tidak ada kegiatan peringatan HUT Nganjuk,” tutur salah satu PNS.

Perihal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Nganjuk, I Ketut Sudiarta mengatakan akan turun tangan. Pertama, kejaksaan mengumpulkan bahan keterangan dan data dari objek masalah, terutama pihak-pihak yang dianggap paling bertanggungjawab. Di antaranya, bendahara gaji dan camat, sebagaimana pihak yang tertera dalam surat “perintah” pemotongan gaji.

“Kejaksaan sudah mulai bergerak melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan dan data ke objek masalah, sebelum memutuskan apakah praktik pemotongan gaji ini ada unsur tindak pidana korupsinya,” terangnya ketika ditemui wartawan di ruang kerja, Jum’at, (8/5)

Lebih lanjut I Ketut Sudiarta menduga ada pejabat diatasnya yang ikut dalam kasus tersebut. memerintah “Teknik pemotongan yang dilakukan itu secara serempak dan cara yang dilakukan pun juga hampir sama. Kami menduga ada pihak di atasnya yang memerintahkan agar pemotongan PNS dilakukan,” Jelasnya. (jati/zay).

Keterangan Gambar : Peringatan HUT Nganjuk yang diindikasi diwarnai Pungli