ADAKITANEWS, Sidoarjo – Ratusan pekerja buruh di Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar aksi demo di depan Pendopo Kabupaten, Jumat (18/11). Mereka kembali menentang diterapkannya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang kini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Padahal, deadline atau batas akhir penyerahan usulan UMK harus sudah diterima Gubernur paling lambat 21 Nopember 2016 atau 40 hari sebelum berakhirnya tahun.

Dari pantauan di lapangan, jumlah massa buruh yang datang di depan Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo semakin bertambah. Bahkan menurut para buruh, diperkirakan akan ada ribuan rekan mereka yang siap ikut hadir dalam aksi siang itu.

Aktivis Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sidoarjo, Eko Purwanto mengaku aksi mereka kali itu adalah meminta Gubernur Jawa Timur agar menolak serta mencabut PP 78 tahun 2015 yang dianggap tidak berpihak kepada buruh dan pekerja. “Selama PP 78 tahun 2015 belum dicabut, maka gerakan buruh secara nasional akan terus dilakukan,” ujarnya.

Eko mengatakan, diterapkannya PP 78 tahun 2015 dianggap bertentangan dengan konstitusi lantaran tidak mengindahkan faktor KHL ( Kebutuhan Hidup Layak). “Yang seharusnya survey itu dilakukan setiap tahun, sekarang menjadi 5 tahun. Dan itu bertentangan dengan konstitusi,” imbuhnya.

Sementara, informasi yang dihimpun Tim Adakitanews.com, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dikabarkan telah menetapkan besaran UMK di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk Sidoarjo sendiri, UMK tahun 2017 adalah sebesar Rp 3.290.800.(kur)

Keterangan gambar: Aksi demo buruh Sidoarjo di depan Pendopo.(foto: kurniawan)