ADAKITANEWS, Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulunggagung memberikan isyarat kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan efisiensi. Hal ini disampaikan saat sidang paripurna yang digelar di gedung graha wicaksana DPRD Tulungagung pada Jumat (08/09).

Warning efisiensi ini disampaikan karena pada tahun ini, selain belanja rutin juga ada beban keuangan lain yang harus dipenuhi eksekutif. Beban itu selain anggaran yang dialokasikan untuk KPU pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 6 miliar lebih, Panwas sebesar Rp 3 miliar lebih, juga kewajiban Pemkab Tulungagung untuk membayar CV Habsari sebesar Rp 18 miliar.

“Dengan kondisi keuangan yang terbatas menjadi agak sulit. Salah satu yang harus ditempuh Pemkab adalah melakukan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan belanja publik,” kata Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung.

Pembayaran sebesar Rp. 18 milyar kepada CV. Habsari ini, terkait dengan gugatan berkenaan persoalan penerangan jalan umum (PJU). Pemkab harus melakukan pelunasan tanggungan PJU tersebut pada September 2017 ini.

“Untuk pembayaran kepada CV. Habsari kita angsur Rp 10 miliar dulu, meskipun pihak CV. Habsari minta untuk dilunasi. Sebab melihat kondisi keuangan yang tidak mencukupi,” tambah Supriyono.

Beban keuangan tiga kegiatan itu akan membawa dampak pada kegiatan lain. Karena untuk ketiganya sudah menyedot anggaran sebesar Rp 20 miliar. Lanjut Supriyono, jadi wajar saja pada pos yang lain menjadi terganggu.

“Meskipun demikian dalam APBD perubahan ini harus tetap memprioritaskan belanja insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Di lain pihak, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo menanggapi persoalan pembayaran kepada CV Habsari ini, pihak pemerintah tetap akan melakukan pembayaran sesuai keputusan pengadilan.

“Keputusan tingkat Kasasi hingga Mahkamah Agung, memutuskan kita harus membayar gugatan CV Habsari sebesar Rp18 miliar, ya harus kita bayar. Karena ini sudah mempunyai ketetapan hukum,” kata Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung.

Selama ini. Pihak pemerintah memang menunda pembayarannya, karena proses hukum masih berjalan, atau belum final. Karena masih ada proses banding hingga kasasi.

“Ini memang menjadi kewajiban pemda yang sementara ini kita pending. Ketika pihak CV Habsari melayangkan gugatan dan menang, maka kita harus membayar. Ini sebenarnya kewajiban yang tertunda,” kata Syahri.

Dalam sidang paripurna yang menetapka Rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 dan ranperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menjadi perda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. Selain Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sidang paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Maryoto Bhirowo, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tulungagung.(ta1)

Keterangan gambar: Supriyono, Ketua DPRD (kanan) saat menyerahkan Perda kepada Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung (kiri).(Foto : Acta Cahyono)