2015-09-04_17.10.36

ADAKITANEWS, Kediri – Proses hukum terkait sengketa lahan yang terjadi antara PT. KAI Daerah Operasi(Daops) VII Madiun dengan warga Kampung Konang  Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tidak kunjung menemukan titik temu. Warga yang mendiami aset tanah negara tersebut, merasa lebih berhak, hingga menunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan tana yang mereka tempati. Jum’at(04/09)

Setelah diberitakan sebelumnya adakitanews.com beberapa waktu lalu, pihak PT. KAI Daops VII Madiun akan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan perkara sengkata tanah milik PT. KAI yang berada diarea perkampungan Konang Kec. Pare Kab. Kediri. Namun hingga kini rencana itu tidak kunjung ada keseriusan dari pihak perusahaan.

“Tunggu saja tanggal mainnya mas,”ungkap Slamet Riyadi selaku Manajer hukum PT. KAI Daops VII Madiun saat dikonfirmasi.

Namun diiakuinya, langkah hukum yang sudah direncanakan memang sudah melemah karena beberapa warga pertokoan Pujasare Kab. Kediri sudah melakukan pembayaran terkait sewa lahan. Apabila nantinya ada beberapa yang masih nakal, lahan akan segera dikosongkan dari para penghuni,jelasnya.

Melalui Subali kuasa hukum warga kampung Konang, warga akan terus mempertahankan tanah yang mereka huni sesuai dengan undang-undang yang berlaku dinegara ini.

“kami sudah mengkaji, proses hukumnya kami sesuaikan dengan Undang-Undang Agraria,”ungkap Subali kuasa hukum warga Kampung Konang saat dikonfirmasi.

Diakuinya, dasar hukum bagi warga Kampung Konang untuk menggugat dipengadilan sudah sesuai dengan Undang-Undang Agraria No. 5 tahun 1960, Keputusan Presiden No. 23 tahun1979, dan PT No. 24 tahun 1997. Dalam tuntutannya nanti, warga berharap PT. KAI bersedia memberikan sartifikat kepemilikan tanah pada warga Konang secara penuh.

Ditemui diarea sengketa lahan, Totok, ketua peguyupan warga Konang  mengaku berhak memiliki aset teersebut, lantaran semua kewajiban seperti pembayaran pajak, pemeliharaan tanah dan ketertiban sudah dilakukannya sejak 50 tahun silam.Baginya, warga harus bersatu untuk melawan ketidakadilan yang mereka terima dari PT.KAI Daops VII Madiun.

“saya sudah menetap 50 tahun disini(kampung konang-red) dan kewajiban pajak lahan sudah terpenuhi” tutup Totok pada tim media.(blot/zay).