Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Ditugaskan Kawal Dana Desa

525

ADAKITANEWS, Tulungagung – Pasca ditandatanganinya Memorandum of Undesrstanding (MoU) bersama antara Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, kini pengawasan penggunaan dana desa terus diperkuat.

“Saat ini, para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas juga diberi tugas mengawal penggunaan anggaran yang diperuntukkan pembangunan desa ini,” kata Kapolres Tulungagung, AKBP Yong Ferrydjon saat sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa bagi Bhabinkamtibmas di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa Tulungagung, Kamis (26/10).

Terkait penggunaan dana desa ini, AKBP Yong Ferrydjon menekankan kepada seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas untuk berperan aktif, dalam mengawal penggunaannya. “Jangan sampai ada anggota di lapangan yang justru mengajarkan celah-celah untuk melakukan penyelewengan, ini akan berakibat fatal. Selain berdampak hukum bagi yang bersangkutan, juga Kapolsek dan Kapolresnya bisa dicopot jabatannya,” katanya.

“Kapolri menekankan seluruh jajarannya, untuk mengawal kegiatan desa yang bersumber dari dana desa. Ini dalam rangka agar tujuan dikucurkannya dana dari APBN ini bisa mempercepat pembangunan di desa dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Kapolres.

Sementara itu Bupati Tulungagung menyampaikan semakin banyak yang mengawasi penggunaan dana desa itu justru semakin baik. Apalagi dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Undesrstanding (MoU) tersebut akan semakin mempersempit ruang gerak penyelewengan di lapangan.

“Sebagai tindak lanjut dari MoU itu, perlu kita lakukan sosialisasi kebawah. Agar penggunaan dana desa tersebut sesuai tepat sasaran,” kata Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

Lanjut Syahri Mulyo, meski Tulungagung dalam penggunaan dana desa sampai saat ini tidak terjadi penyimpangan, justru mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo, bukan berarti berjalan tanpa adanya pengawasan.

“Kalau ada temuan penyelewengan di lapangan, silakan diproses sesuai aturan. Karena ini untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat yang lebih banyak,” tambah Syahri.

Syahri menyampaikan untuk dana desa, Tulungagung tahun 2017 ini mendapat tambahan alokasi sebesar Rp 43 miliar. Sebelumnya pada 2016 kucuran dana desa yang diterima dari pemerintah pusat sekitar Rp159,4 miliar, namun pada 2017 meningkat menjadi Rp203,075 miliar. Dana tersebut akan disalurkan terhadap 257 desa yang ada di Kabupaten Tulungagung.

“Untuk pengelolaan dana desa tersebut kewenangan berada di tingkat desa dan pertanggungjawaban berada di pemerintahan desa. Namun, dalam proses penggunaan pelaksanaan kegiatan itu melalui proses perencanaan. Penggunaan dana desa tersebut diprioritaskan ke pembangunan dan pemberdayaan, sesuai dengan aturan yang ada,” pungkas Syahri.(ta1)

Keterangan gambar : Kegiatan Sosialisasi sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa bagi Bhabinkamtibmas.(foto : acta cahyono)