ADAKITANEWS, Kota Madiun – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Madiun menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota Madiun dan Gedung DPRD Kota Madiun, Senin (30/10).

Dalam orasinya, koordinator aksi Aris Budiono menuntut kepada pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015 serta Permenaker Nomor 36 tahun 2016. Aris Budiono menganggap jika PP 78 tahun 2015 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ketenaga kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta Permenaker Tahun Nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum, dimana dinyatakan bahwa penetapan upah minimum harus didasarkan pada perhitungan KHL ( Komponen Hidup Layak) tiap tahunnya.

Kebijakan PP 78 tahun 2015 menurutnya juga mengebiri bahkan memandulkan peran Dewan Pengupahan sebagai institusi demokrasi. Dewan Pengupahan sendiri di dalamnya adalah perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah. “Sehingga terbitnya PP 78 tahun 2015 jelas sekali menutup ruang bagi kaum buruh dalam menyampaikan usulannya terkait besaran upah yang diharapkannya,” kata Aris.

Menurut KASBI, tuntutan pencabutan PP 78 tahun 2015 dalam perjuangan hak buruh adalah tuntutan yang pasti dikedepankan dalam tiap aksinya. Karena menurut mereka PP 78 tahun 2015 sudah menggerus kebutuhan ekonomi. “Sehingga wajib bagi eksekutif maupun legislatif memperhatikan dan merespon tuntutan ini,” jelas Aris Budiono keras.

Setelah berorasi di depan Balaikota Madiun perwakilan buruh diterima oleh perwakilan dari Pemkot Madiun yakni Kepala Bakesbangpol, Bambang Subanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Suyoto, serta Kepala Satuan Satpol PP, Sunardi.

“Saat ini daerah termasuk Kota Madiun sistem pengupahan masih berpedoman pada PP 78 tahun 2015. Sebelum aturan ini diganti atau dicabut kita tetap berpegang pada aturan yang ada,” jelas Suyoto.

Untuk Kota Madiun, UMK 2018 menurut Suyoto direncanakan berkisar Rp 1.640.434, yang berarti ada kenaikan sekitar Rp 131.434 dibanding tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Suyoto mengklaim jika angka Rp 1.640.434 sudah diatas angka KHL. “Survey kami bersama tim lainnya hingga dua kali menunjukkan jika KHL kota Madiun sekitar Rp 1.549.000, sehingga nilai tersebut sudah melampaui KHL,” ucapnya.

Terkait angka Rp 2,7 juta yang menjadi tuntutan KASBI, Sutoyo mengaku belum mau menanggapi dari sisi mana hingga muncul nilai tersebut. Dirinya berdalih jika Pemkot berpedoman pada PP 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan.

Dalam kesempatan bertemu para Wakil Rakyat di gedung DPRD Kota Madiun, Aris Budiono selaku koordinator aksi juga menyampaikan tuntutannya bagi penghapusan outsourching atau tenaga kontrak bagi pegawai baru.(bud)

Keterangan gambar : Aksi KASBI dalam menyampaikan tuntutannya, dan saat menyerahkan tuntutan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Suyoto.(foto : budiyanto)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/301017-bud-madiun-kasbi-3-1024x768.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/301017-bud-madiun-kasbi-3-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,buruh,kasbi,madiun,UMK
ADAKITANEWS, Kota Madiun - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Madiun menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota Madiun dan Gedung DPRD Kota Madiun, Senin (30/10). Dalam orasinya, koordinator aksi Aris Budiono menuntut kepada pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015 serta Permenaker Nomor 36 tahun 2016. Aris Budiono menganggap...