SAM_0225
@dakitanews. Kediri
– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri ternyata belum sepenuhnya mengetahui kasus pembalakan liar di Dusun Simbar, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Saat dikonfirmasi oleh @dakitanews.com pada Kamis (30/10), Ketua Komisi A, Edy Suprapto, mengaku masih akan mengumpulkan data soal kasus tersebut. Padahal, kasus ini sudah ramai diangkat media massa sejak Senin, 27 Oktober lalu.

“Kami belum menerima informasi itu secara penuh, tapi saya pribadi siap untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Jika nanti sudah cukup tentu kami akan memanggil pihak-pihak terkait,” jelas Edy saat diwawancarai di ruang fraksi Partai Gerindra, Kamis (30/10).

Edy Suprapto, beralasan Komisi A yang baru terbentuk membuat kinerja komisinya juga belum optimal. Termasuk dalam mensikapi persoalan kasus Hutan Simbar yang melibatkan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Margomulyo itu.

Perusahaan Daerah Perkebunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri itu adalah sebagai pemegang surat Hak Guna Usaha (HGU). DPRD berencana akan memanggil semua pihak yang terlibat Penebangan Pohon di area PDP Margomulyo tanpa terkecuali dari pihak PDP Margomulyo itu sendiri, jika memang sudah mengantongi data-data lapangan yang lengkap.

“Yang jelas nanti kami akan menggali dan mengumpulkan data, termasuk dengan memanggil semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut tanpa terkecuali”, imbuh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri tersebut.

Berbicara mengenai materi hukum, Edy juga berkomentar jika memang berita yang sekarang beredar itu benar tentang adanya dugaan pencurian dan penebangan pohon ilegal yang tidak sesuai prosedur, maka pelanggaran ini tidak hanya dilihat dari unsur pidananya saja, tetapi juga akan disiapkan pasal yang bersangkutan yang ada di perundang-undangan maupun peraturan daerah.

“Sembari kami menggali dan mengumpulkan data, kami juga akan mempelajari terkait materi hukumnya. Kalau benar pencurian berarti masuk pelanggaran pidana, tapi kalau sudah masuk penebangan pohon secara illegal atau yang lainnya. Kami akan tetap mempersiapkan pasal-pasal yang bersangkutan yang ada di undang-undang maupun peraturan daerah”, jelasnya.(kunam)

Keterangan Gambar : Ketua Komisi A, Edy Suprapto, Kabupaten Kediri