ADAKITANEWS, Blitar – Penambahan pegawai di daerah saat ini sangat penting. Mengingat hingga kini masih ada aturan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah Daerah belum bisa menambah pegawai di pemerintahannya. Namun baru-baru ini, ada instruksi dari Pemerintah Pusat untuk mendata kebutuhan pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mashudi mengatakan, secara resmi pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk segera mengirimkan formasi kebutuhan PNS di Kabupaten Blitar.

“Atas instruksi itu, saat ini kami sudah mulai melakukan pendataan di tingkat masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blitar,” kata Mashudi, Senin (22/01).

Mantan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ini mengaku, untuk di Kabupaten Blitar jumlah kekurangan PNS cukup banyak, karena selama ini aturan moratorium PNS masih berlaku. Selain itu, juga diikuti cukup banyak PNS yang pensiun.

“Kita belum mengetahui secara pasti apakah pendataan ini berkaitan dengan dibukanya moratorium PNS. Karena sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait rekrutmen PNS dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Mashudi menambahkan, untuk Kabupaten Blitar kekurangan paling banyak ada di tenaga pendidik dan juga kesehatan. “Pastinya kita paling banyak kekurangan guru,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Mashudi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar.(foto : fathan)