ADAKITANEWS, Nganjuk – Setelah penanganan kasus korupsi proyek pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur pada Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pemkab Nganjuk lama tidak terdengar, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk malah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Padahal, pihak Kejaksaan sebelumnya sempat menetapkan mantan Kepala KKP, Istanto Winoto sebagai tersangka.

Pihak Kejari Nganjuk beralasan, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, pembangunan lantai jemur yang sebelumnya dijadikan patokan pembangunan sesuai petunjuk teknis kementerian serta menjadi salah satu alasan penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut, ternyata bukan suatu keharusan.

Pembangunan lumbung pangan itu sendiri tergantung dari kebutuhan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di daerah. “Dari hasil konsultasi kami dengan kementerian, memang tidak ada keharusan membangun lantai jemur,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk, Umar Zakar SH, MH, Selasa (02/08).

Ditambahkan Kajari, setelah melalui kajian teknis bangunan, lumbung padi yang dibangun di sepuluh lokasi ternyata spesifikasi teknisnya tidak melanggar. Selain itu, anggaran untuk pembangunan lumbung padi juga sudah melebihi plafon anggaran yang ditetapkan Kementerian Pertanian RI. Berdasarkan kajian tersebut, penyidik Kejaksaan Nganjuk menyimpulkan tidak ada kerugian negara.

Namun demikian, Kajari menegaskan bahwa penghentian penyidikan sifatnya dinamis. Artinya, jika dikemudian hari ditemukan ada bukti baru adanya indikasi korupsi, maka kasusnya dapat disidik kembali. “Kami telah menerbitkan SP3. Karena itu penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan lumbung padi di KKP dihentikan untuk sementara,” tegas Umar Zakar, saat ditemui Tim Adakitanews.com.

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp 1.887.615.000 tersebut, selain Istanto Winoto yang kini menjabat sebagai staf ahli Bupati, Kejaksaan juga telah menyeret Agung Marjoko sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sebagai tersangka, serta pihak konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas proyek, Salik Anam.

Pada saat penetapan tersangka, penyidik Kejaksaan beranggapan ada dugaan korupsi dikarenakan bangunan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Kementrian Pertanian RI. Yakni selain membangun lumbung padi, seharusnya juga dibangun fasilitas lantai jemur. Namun fakta di lapangan, bangunan tersebut (lantai jemur,red) tidak ada.

Proyek yang diperuntukkan bagi sepuluh Gapoktan dengan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 yang kemudian dilaksanakan pada DAK Perubahan tahun 2014, masing-masing Gapoktan menerima kucuran dana hibah senilai Rp 183.750.000 dari pemerintah.

Ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan kondisi riil di lapangan menjadi salah satu alasan munculnya dugaan kerugian negara. Lumbung pangan yang sesuai dengan petunjuk teknis disebutkan harus memiliki luas 96 meter persegi. Fakta di lapangan, luas bangunan diketahui tidak sesuai dengan petunjuk tersebut. Selain itu, fisik bangunan yang seharusnya dibangun tembok keliling dengan atap genting, nyatanya dibangun dengan tembok setinggi sekitar 1,5 meter serta bagian atasnya disambung dengan galvalum dan atap dari seng.(Jati)

Keterangan Gambar : Kajari Nganjuk, Umar Zakar.(Foto : Bagus Jatikusumo)