Kejari Nganjuk : KKP Bertanggungjawab Atas Dugaan Korupsi Proyek Lumbung Pangan

ADAKITANEWSIMG_1602, Nganjuk – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menyatakan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi proyek lumbung pangan desa tahun 2014. Pasalnya, terdapat kesalahan sejak perencanaan dalam proyek bernilai milyaran rupiah itu.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Nganjuk I Ketut Sudiarta mengatakan, pihaknya kini semakin yakin bahwa proyek dana alokasi khusus (DAK) 2013 senilai Rp 1,96 miliar ini tidak dikerjakan sesuai aturan. “Pengakuan dan keterangan para saksi semuanya menguatkan dugaan tersebut,” kata jaksa asal Pulau Bali ini.

Ketut memberi contoh dari hasil pemeriksaan 11 rekanan dan konsultan teknis, ada dugaan kuat kesalahan dalam proses perencanaan. Pasalnya proses itu tidak mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pertanian RI tahun 2013. Konsultan misalnya, sebagai pihak yang ditunjuk langsung oleh KKP, sejak awal merancang pembangunan 11 unit lumbung berdasarkan pertimbangan sendiri setelah mengetahui besaran proyeknya Rp 183,75 juta per unit. “Terkesan semau-maunya saja, tanpa dasar yang kuat,” imbuh Ketut.

Hasil pemeriksaan terhadap pejabat internal KKP juga tak beda jauh. Mereka bahkan tidak bisa menjawab gamblang terkait ketentuan juknis, seperti kapasitas simpan maksimal 60 ton setara gabah. Sementara temuan di lapangan, rata-rata ukuran lumbung seluas 12 x 8 meter, atau setara dengan kapasitas penyimpanan gabah 75-100 ton.

Menurut Ketut, pihak yang paling bertanggungjawab dari seluruh rangkaian kegiatan proyek adalah KKP Nganjuk, selaku leading sector. Karena itu, jika hasil kesimpulan penyidik nanti menemukan ada tindak pidana korupsi, Ketut meyakini ada pihak dari internal KKP Nganjuk yang akan dinyatakan bersalah. “Kendali penuh ada di satker, sehingga tidak mungkin tidak terlibat,” ujarnya.

Ketut menyebut akan lain ceritanya, jika sejak awal KKP Nganjuk memutuskan untuk melaksanakan proyek ini secara swakelola. Artinya, 11 gapoktan penerima bantuan lumbung diberi kewenangan langsung mengerjakan proyek sendiri-sendiri. Namun karena mekanismenya menggunakan penunjukkan langsung (PL) dan dikerjakan rekanan, maka pelaksana proyek harus tunduk pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Keputusan untuk memecah-mecah proyek juga jadi catatan kami,” imbuhnya. Menurut Ketut, pihaknya juga menemukan indikasi awal perbuatan melawan hukum (PMH) dari keputusan tersebut, karena dinilai tidak sesuai aturan.

Namun setelah mengungkapkan sejumlah petunjuk kuat itu, Ketut hingga kemarin masih belum membeberkan jadwal pasti untuk menetapkan nama tersangka. Dia hanya memberi isyarat, bahwa proses pemeriksaan saksi-saksi kasus ini juga hampir tuntas seluruhnya. Artinya, tidak lama lagi pihaknya akan menggelar ekspose internal lagi untuk rilis tersangka. “Kami upayakan secepatnya (menetapkan tersangka),” ucapnya.

Untuk diketahui, agenda pemeriksaan berikutnya pekan ini. Kejari Nganjuk berencana memanggil Singgih Wiratno, pejabat KKP Nganjuk yang ditunjuk menjadi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek lumbung, serta Istanto Winoto, selaku pelaksana tugas (plt) Kepala KKP Nganjuk yang menjadi pengguna anggaran (PA). “Jika diperlukan, kami akan tambah saksi ahli di bidang konstuksi bangunan, untuk memperkuat petunjuk,” tukas Ketut.

Hingga saat ini, Kejari Nganjuk telah memanggil 14 saksi terkait proses hukum kasus tersebut. Mereka mulai dari konsultan pengawas teknis, lalu 11 rekanan proyek hingga dua orang pejabat KKP. (jati)

Keterangan Gambar : Salah satu gedung lumbung padi yang diindikasi adanya korupsi

Recommended For You