terminal kertosonoADAKITANEWS, Nganjuk – Lagi pembangunan RSU Kertosono II memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat maupun dewan. Kali ini lenyapnya besi bongkaran bekas terminal. Bahkan diduga kerangka besi bekas terminal Kertosono yang nilainya ratusan juta dijual secara illegal oleh oknum pejabat Pemkab Nganjuk.

Penjualan asset daerah itu tidak disertai berita acara penghapusan aset daerah namun panitia pembangunan mega proyek RSU Kertosono langsung menunjuk seseorang untuk membeli kerangka besi bekas terminal Kertosono. Hal ini tidak prosedural dalam menggunakan bekas asset daerah.

Sinyalemen ini diungkapkan oleh Arbayana, anggota Komisi A DPRD Nganjuk. Menurutnya dalam penghapusan aset daerah semua ada aturan dan mekanismenya.  Berdasarkan Permenkeu nomor 50 tahun 2004 dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PP no 6 tahun 2006, tentang pengelolaan barang milik Negara, soal tata kelola asset negara sudah diatur secara cermat.

Ditegaskan oleh Arbayana, yang berhak melakukan lelang aset negara dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Tetapi kalau kita melihat penghapusan aset daerah berupa kerangka besi terminal Kertosono, sangat jelas menyalahi aturan. Panitia tidak pernah merujuk pada aturan yang ada, malah semua aturannya diabaikan begitu saja,” ungkap Arbayana.

Kalau hal ini dibiarkan, lanjut Arbayana, dipastikan negara akan mengalami kerugian yang cukup besar, pasalnya untuk membangun terminal Kertosono, dulunya negara mengeluarkan anggaran yang cukup besar juga.

Ditambahkan oleh Arbayana, hal seperti ini sudah sering kali terjadi di Nganjuk. Praktek jual beli proyek sampai pelanggaran mekanisme dianggap hal yang biasa. Untuk itu Arbayana mendesak Kepolisian atau Kejaksaan untuk menyelidiki praktek jual beli kerangka besi bekas terminal Kertosono yang diduga kuat melanggar hukum, supaya di belakang hari tidak terjadi lagi hal serupa. ”Kalau panitia lelangnya saja tidak tahu aturan penghapusanasset Negara, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik dan benar,” tegasnya.

Sementara Sidik Sancoko, Kabid Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Nganjuk saat dikonfirmasi terkait soal penjualan kerangka besi bekas terminal Kertosono, pihaknya telah menerima hasil penjualan besi tersebut. Dia menjelaskan uang hasil penjualan sudah masuk kas daerah sekitar Rp 80 juta.

Terkait dengan pihak yang berwenang menjual barang bongkaran bekas terminal adalah wewenang Sekretaris Kabupaten, Masduqi. Sedangkan kewenangan untuk penghapusan asset adalah bupati. Sementara DP2KAD hanya  sebagai pengelola asset saja.

Lebih lanjut Sidik mengatakan, bahwa kerangka besi bekas terminal Kertosono dianggap bukan sebagai asset negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomer 27 tahun 2014 pasal 61. Berdasar PP tersebut tidak semua barang negara harus dilelang, karena bongkaran bangunan terminal dianggap sudah tidak menjadi aset.

Hanya barang utuh dan bangunan seperti rumah atau kantor yang dianggap sebagai asset daerah. “Terkait bongkaran bekas terminal Kertosono, tidak bisa dikatakan sebagai asset sehingga tanpa lelang dianggap tidak menyalahi aturan,” terang Sidik.

Lebih lanjut menjelaskan, jika harus lelang masih memerlukan waktu panjang. Sementara dalam proses pembangunan RSU Kertosono yang menempati bekas terminal hanya ada waktu 10 hari karena pembangunan proyek harus segera dilaksanakan.

Sayangnya, Sekretaris Kabupaten Drs Masduqi sebagai Ketua Panitia pembangunan RSU Kertosono, memilih menghindar dan enggan menemui wartawan.(Jati)

Keterangan Gambar : Pembangunan RSU Kertosono yang menempati lokasi terminal Kertosono memunculkan persoalan baru.