ADAKITANEWS, Kota Madiun – Aturan serta kewenangan terkait siapa yang berhak melakukan pembenahan terhadap aliran sungai, menjadi salah satu penyebab banjir di sepanjang sungai Teratai Timur Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Dari hasil penelusuran Tim Adakitanews.com diketahui bahwa banjir kerap terjadi di wilayah tersebut jika hujan lebat turun. “Terakhir pada Jumat (31/03) kemarin, daerah kami kebanjiran, termasuk Masjid di depan rumah kami”, jelas Heru Yudo Prayitno, warga Jalan Diponegoro 23B, RT 20/RW 5 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Menurutnya, setiap hujan deras dengan durasi dua jam atau lebih maka akan terjadi banjir di seluruh wilayah tersebut dengan ketinggian air sekitar 50 – 70 sentimeter.

“Ada sekitar 20 rumah dan lahan persawahan warga yang tergenang air luapan sungai,” lanjut Heru.

Menurut Heru, pemicu terjadinya banjir dimungkinkan lantaran adanya pendangkalan permukaan sungai Teratai Timur, sehingga tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi.

Hal yang sama disampaikan oleh warga lain, Sri Sukasmiatun, 63, yang mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi banjir tersebut adalah dengan pengerukan dan peninggian plengsengan. Namun sayang, upaya itupun hingga kini belum pernah dilakukan.

“Belum ada solusi atau penanganan yang nyata dari pemerintah daerah. Peninggian plensengan saja gotong royong warga,” tukas Sukasmiatun.

Terpisah Camat Kartoharjo, Tjatoer Wahjooedianto S Sos mengakui, hinga kini memang banyak warga yang melapor ke dirinya tekait permasalahan banjir tersebut. “Setiap hujan deras, lingkungan tersebut terutama rumah penduduk dan Masjid terendam air luapan Sungai Teratai Timur,” jelas Tjatoer kepada Tim Adakitanews.com saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (04/04).

Tjatoer mengaku juga bakal segera menghadap Wakil Walikota Madiun, serta Sekretaria Daerah (Sekda). “Solusinya memang pengerukan sedimen lumpur serta peninggian plensengan di bibir sungai,” lanjutnya.

Sementara saat Tim Adakitanews.com mengklarifikasi hal tersebut di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan berhasil menemui Kasi Drainase Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Madiun, Mas Kahono Pekik HP, diperoleh data yang jelas terkait siapa yang memiliki kewenangan terhadap setiap aliran sungai di Kota Madiun.

“Kewenangan sungai di Kota Madiun dibagi oleh tiga lembaga, yaitu Bengawan Solo, PSDA Provinsi, serta PSDA Kota Madiun,” jelas Mas Pekik.

Dijelaskan, dari 46 aliran sungai yang ada di Kota Madiun, masing masing telah ada yang mengelolanya. Terutama saat akan melakukan satu kegiatan pembangunan maka wajib hukumnya untuk melapor atau berkoordinasi.

Terkait permasalah sungai Teratai Timur, bersasarkan data yang ada ternyata justru menjadi kewenangan PSDA Provinsi. Dan kebetulan, sungai itu terkait dengan Sungai Jeroan yang menjadi kewenangan Kementerian PU.

“Kita sebenarnya paham dan tahu kesulitan warga. Tapi kita terbentur dengan regulasi atau aturan,” lanjutnya.

Solusi jangka pendeknya, Dinas PU Kota Madiun hanya bisa sekedar mengurangi dampak banjir. Yakni dengan melaksanakan pengerukan ataupun peninggian plensengan, yang harus koordinasi dengan Provinsi dan tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat.
Untuk itu Dinas PU mengaku masih mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh solusi terbaik bagi masyarakat.(bud)

Keterangan gambar: Camat Kartoharjo, Tjatoer Wahjooedianto. (bawah) Sungai Teratai Timur yang mengalami pendangkalan.(foto: budiyanto)