width=

ADAKITANEWSunduhan (7), Jakarta – Kenaikan harga beras yang melejit mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya adalah komisi VI DPR RI. Komisi ini menyatakan tidak ada alasan yang tepat terjadinya kenaikan harga bahan pokok ini. Komisi VI berencana akan membentuk panitian khusu (Pansus) untuk melacak penyebab kanikan harga beras.

Anggota komisi VI DPR RI, M.Sarmuji berpendapat terjadinya kenaikan harga beras adalah hal naif yang terjadi saat ini. Pasalnya, stok beras yang ada di seluruh wilayah sangat mencukupi. Selain itu, tidak terjadi gagal panen di seluruh wilayah penyangga pangan di Indoneaia.

“Kenaikan harga bahan pokok beras adalah hal aneh, sebab secara teoritis tidak ada satu faktor pun yang menjadi penyebab kelangkaan beras,” ujar Sarmuji. Kamis, …

Sarmuji menjelaskan, Sesuai hukum besi harga, jika suplai besar, maka harga akan cenderung turun. Namu tidak terjadi pada kenaikan harga beras sekarang ini. harga naik sangat tinggi pada saat stok cukup dan menghadapi musim panen.

Tidak berlakunya hukum harga ini mengindikasikan adanya pemainan pihak pemodal besar yang sengaja memanfaatkan kelemahan tata niaga dan sistim pengendalian harga beras. ‚ÄúPasti mereka yang memiliki kekuatan besar dibalik permainan ini. Mereka sangat paham kelemahan tata niaga dan sistim pengendalian harga beras,” lanjutnya.

Kelemahan yang dimaksud Sarmuji diantaranya, kepekaan kementrian perdagangan yang dianggapnya terlalu lemah dalam membaca indikasi pasar. Akibatnya kementrian ini lamban untuk mengambil langkah kebijakan.

Kelemahan lain menurut Sarmuji ada pada rantai birokrasi dalam menangani kenaikan harga terlalu panjang. Hal ini disebabkan fungsi Bulog sebagai penyangga harga beras tidak serta merta dapat menjalankan operasi pasar saat terjadi kenaikan harga.

Alur birokrasi yang harus dilalui Bulog adalah adanya laporan Bupati ataupun Walikota pada Gubernur. Yang kemudian Gubernur baru mengirimkan surat permintaan pada kementrian perdagangan. Baru kemudian perintah operasi pasar dapat dijalankan oleh Bulog.

“Fungsi Bulog seharusnya bisa maksimal, infrastrukturnya harus dilengkapi. Paling tidak Bulog memiliki outlet dipasar, fungsinya jika ada kenaikan harga beras dia cepat bisa beroperasi, jika situasi normal, Bulog bisa menjalankan bisnis biasa,” jelasnya.

Kelemahan ini yang membuat pasar lebih banyak dikooptasi para pemodal besar, hingga dapat mempermainkan harga sesukanya. Untuk itu, pihak komisi VI berencana membentuk Pansus guna mengurai akar permasalah ini. “Kita telah sepakat dengan beberapa anggota komisi VI lainnya untuk membentuk pansus. Agar permasalahan ini bisa cepat tertangani, sekaligus kita bisa mengetahui siapa sebenarnya kekuatan besar yang bermain,” pungkas Sarmuji. (ys).