ADAKITANEWS, Tulungagung – Menyikapi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 21 ayat 1 huruf k, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung menyatakan siap mengundurkan diri dari organisasi masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno menyatakan bahwa konsekuensi itu harus diterima oleh Komisioner KPU Tulungagung. Karena dalam pasal 21 ayat 1 huruf k tersebut, menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas yang berbadan hukum maupun ormas yang tidak berbadan hukum.

“Ketentuan itu bukan saja untuk calon anggota KPU, tapi juga untuk anggota KPU yang masih aktif, baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Mereka harus mundur,” Suprihno, Jumat (24/11).

Saat ini, sebagian Komisioner KPU Tulungagung ada yang rangkap jabatan dengan beberapa ormas. Hal itu juga diakui oleh Suprihno. Mereka yang aktif di Ormas dengan tujuan sebagai media interaksi kepada masyarakat, sekaligus ajang silaturahmi.

“Sebagian besar Komisioner KPU Tulungagung memang aktif dalam ormas. Kita tidak memungkiri itu. Bahkan saya pun juga aktif di Ormas Muhammadiyah. Ada juga yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, kita siap melepas jabatan di Ormas tersebut,” ujar Suprihno.

Suprihno menambahkan, dalam perhelatan pemilu seperti saat ini dimana ormas sering kali terlibat dalam dukung-mendukung calon atau partai politik. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga netralitasnya.

“Batas pengunduran diri pada 30 Desember mendatang, dan itu harus dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari ormas tersebut,” pungkasnya.(ta1)

Keterangan gambar : Komisioner KPU Tulungagung bersama Forkopimda dan Pengurus Parpol saat Sosialisasi Pilkada di Alun-alun Tulungagung.(ist)