2015-08-20_20.49.41

ADAKITANEWS, Madiun – Ditingkat kota/kabupaten hingga propinsi penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak maksimal. Pasalnya, disamping persoalan skil sumber daya manusia yang kurang mampu, juga ada beberapa nomenklatur dari kementrian yang membingungkan petugas.

Padahal, SIPD berfungsi sebagai jaringan mengumpulkan data secara terpadu di daearah dan pusat untuk dukungan perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah dengan memakai teknologi informasi. “Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah” di aula Bappeda Kabupaten Madiun, Kamis (20/8). “Padahal, tujuan pemakaian SIPD tergolong bagus dan diterapkan berdasarkan Permendagri 8/2014 tertanggal 24 Januari 2014 lalu,” jelasnya.

Ia menyatakan tugas Tim Pengelola SIPD Propinsi dari mengumpulkan serta mengisi data plus informasi SIPD kota/kabupaten, melakukan evaluasi hingga memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD kota/kabupaten. Sedangkan, tugas Tim Pengelola SIPD daerah mengumpulkan dan mengisi data atau informasi SIPD kota/kabupaten, lalu mengevaluasi data serta informasi SIPD setempat.

Kenyataan dilapangan, tambahnya, hampir seluruh daerah belum dapat melakukan secara maksimal, sebagai contoh pemgisian adanya potensi laut tidak dimiliki daerah seperti Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo hingga lainnya. Saat kolom tidak diisi, ternyata tidak memperngaruhi skoring, seharusnya bagi daerah tidak memiliki pantai tetap dapat skoring.

“Belum lagi, janji diberikan Kemendagri untuk memberikan pelatihan bagi operator SIPD tingkat kota/kabupaten hingga belum terwujud, ditambah lagi adanya nomenklatur perubahan sejumlah kementrian makin membuat propinsi hingga daerah bingung. Mengatasi hal ini, kami di awal September nanti segera ke pusat untuk menanyakan berbagai hal soal SIPD agar dapat berlangsung optimal,” tandasnya.

Dampaknya ditingkat propinsi belum mampu menggambarkan data akumulasi daerah di Jatim, pengumpulan, pemanfaatan data hingga informasi pembangunan daerah belum optimal. Lalu, peran SIPD untuk meningkatkan kualitas perencanaan sampai jadi data informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan belum dapat dirasakan.

Hal senada disampaikan Kabid Pendataan dan Statistik, Bappeda Kabupaten Madiun Sri Utami mengatakan dengan segala keterbatasan hingga multi persepsi pihaknya koordniasi dengan Bappeda Propinsi Jatim, berusaha maksimal menyuguhkan SIPD diharapkan. “Kenyataan, meski sudah dianggap maksimal, penilaian diberikan juga tidak sesuai kenyataan,” ujarnya.

Keduanya sepakat melalui sosialiasasi ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam penerapan SIPD secara benar, tepat dan akurat. Dimaksud agar propinsi serta daerah tidak dalam kebingungan dalam mempersepsikan suatu hal dilontarkan pemerintah pusat. Sosialisasi juga diikuti dari sejumlah Bappeda dari Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan lainnya. (UK).

Keterangan foto: Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi, Bidang Statistik dan Pelaporan, Bappeda Propinsi Jatim, Musman.