2015-09-10_15.25.45

ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri mengalami kemerosotan pendapatan daerah menyusul tidak diperpanjangnya kontrak kerjasama pengelolaan lahan Pertokoan Pujasera di Kecamatan Pare oleh PT. KAI Daops VII Madiun. Kemerosotan tersebut, terjadi sudah 2 bulan terakhir, Kamis, (10/09).

“Kami mengambil alih status pengolaan lahan karena belum mendapatkan manfaat secara optimal dari sisi nilai komersialnya,” ungkap Slamet Riady Manager Hukum PT. KAI Daops VII Madiun saat dikonfirmasi.

Diakuinya, pengambil alihan lahan Pertokoan Pujasera dari Pemkab Kediri ke PT. KAI Daops VII Madiun sudah terjadi sejak berakhirnya Memorandum of Understanding(MoU) pada bulan Juli 2015 lalu. Kontrak kerjasama antar dua institusi itu gagal diperpanjang karena tidak adanya kesepakatan nilai kompensasi yang diberikan Pemerintah setempat.”Tidak ada kesepakatan nilai kompensasinya,” jelas Slamet Riady.

Ditemui diruang kerjanya, M. Haris Setiawan Kabag Humas Pemkab Kediri mengaku, Pemerintahan Kabupaten Kediri mengalami kemerosotan pendapatan daerah paska berakhirnya kontrak kerjasama pengelolaan lahan Pujasera oleh PT. KAI Daops VII Madiun.”Jelas kami mengalami kemerosotan pada pendapatan daerah,” ungkap M. Haris Setiawan Kasubag Humas Pemkab Kediri.

Diakuinya, kemerosotan pendapatan daerah terjadi karena Pemkab Kediri sudah tidak ambil bagian untuk menjaga kebersihan dan keamanan di pertokoan Pujasera yang memiliki nilai konstribusi cukup tinggi.”Kami sudah lepas terkait penanganan kebersihannya,” urainya.

Dikonfirmasi terkait besar kerugian yang dialami Pemkab, M. Haris Setiawan, mengaku belum bisa memberikan keterangan secara lebih detail. “Tentu ada kemerosotan, mengenai prosentasenya nanti dulu,” tutup M. Haris setiawan.(Blot)

Keterangan Gambar : M Haris Stiawan Kabag Humas Pemkab Kediri