AdaKitaNews Hukum Kriminal KPK Buka Lagi Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan PBKM

KPK Buka Lagi Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan PBKM

2015-08-19_19.09.43

ADAKITANEWS, Madiun – Sejumlah pejabat dan staf Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemerintah kota (Pemkot) Madiun terlihat mendatangi Polres Madiun Kota, untuk memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (19/8). Hal itu berkaitan dibukanya lagi pengusutan dugaan penyelewengan anggaran pengerjaan proyek Pasar Besar Kota Madiun (PBKM) senilai Rp 76,5 milyar yang sempat terhenti.

Dilaporkan, sebanyak 7 orang menggunakan id card bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di Mapolres Madiun Kota sejak siang lalu. ‎Tim KPK menggunakan 2 unit mobil nopol AE 1289 EN‎ dan ‎AE 1488 EN dan melakukan pemeriksaan di dua  lokasi di ruang posko operasi Polres dan ruang Kapolres Madiun Kota.

Menyinggung kedatangan Tim KPK itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Yulianto terkesan menghindar dari wartawan, namun melalui pesan singkat dan bbm mempersilahkan wartawan menemui dan mengkonfirmasi kepada Ka Subag Humas Polres Madiun Kota AKP Ida Royani. Isi pesan singkat “Silahkan hubungi Bu Ida saja…”.

“Benar. Kami beberapa hari lalu menerima surat dari KPK akan melakukan pemeriksaan atas suatu kasus dan memanggil sejumlah orang. Tim KPK meminta sejumlah ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Kami tidak tahu sampai kapan dilakukan pemeriksaan itu, begitu juga kasus apa ditangani,” ujar AKP Ida Royani singkat.

Namun, sejumlah sumber terpercaya dilingkungan Pemkot Madiun menyebutkan sejumlah mantan pejabat dan pejabat serta lainnya diperiksa terkait pembangunan PBKM yang berlangsung sejak 2010-2011. Terlihat, sejumlah pejabat Pemkot Madiun menghadiri pemanggilan, diantaranya Direktur PD Aneka Usaha Trubus Reksodirjo dan Purwanto Anggoro keduanya dulu menjabat sebagai Kepala DPU Kota Madiun.

Ada juga Dodo Wikanuyoso selaku Kabid Cipta Karya, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)  Suwarno yang dulu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek PBKM serta M Ali Fauzi dulu ditunjuk selaku manager proyek PBKM. M Ali Fauzi saat dikonfirmasi tidak mau berkomentar banyak terkait kedatangannya ke Mapolres Madiun Kota.

“Doakan saya saja, ya,” ujar M Ali Fauzi‎ singkat sembari menuju ruang posko operasi.‎ Begitu juga dengan pejabat lain yang justru enggan berkomentar dan langsung menuju ruang penyidik. Sementara itu, staf DPU Kota Madiun, Sya’bani Hadi keluar dari ruang posko operasi mengaku kedatangannya di Mapolres Madiun Kota hanya mengantarkan berkas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)‎ DPU.

Ia juga enggan membeberkan jumlah personel DPU dipanggil KPK di Polres Madiun Kota. “Saya tidak tahu berapa orang dipanggil. Saya hanya mengantar berkas Tupoksi DPU saja, itu pun jumlahnya hanya satu lembar. pemeriksaan ini berkaitan dengan apa saya juga tidak tahu,” ujarnya sembari bergegas pergi.

Sebelumnya, kasus PBKM pernah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun saat itu dipimpin Ninik Mariyanti, hampir menetapkan tersangka, justru Ninik dipindah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan posisi tidak strategis dengan eselon turun per medio September 2012 lalu. Padahal, selama menjadi Kajari Madiun Ninik dikenal gethol menangani korupsi.

Karena ingin segera menuntaskan kasus besar ini, Kejari Madiun saat itu menggandeng ahli bangunan dari Universitas Brawijaya Malang. Namun, kasus mendadak diambil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Tapi, setelah diambilalìh oleh Kejati dan dianggap prematur atau tidak laik diselidik, karena bangunan belum jadi hingga kini kasus itu seperti lenyap ditelan bumi. (UK)

Keterangan gambar : Dari balik kaca gelap sejumlah mass media hanya bisa mengabadikan pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkot Madiun terkait kasus dugaan korupsi pembangunan PBKM di salah ruang di Mapolres Madiun Kota.