ADAKITANEWS, Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan sejumlah langkah untuk melancarkan proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat Kabupaten Blitar. Salah satunya adalah melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ditemui pasca acara konsultasi, Direktur Pencegahan Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dion Hardika mengatakan, komitmen kepala daerah dalam hal ini Bupati berperan penting untuk menghindari potensi tindak pidana korupsi dan gratifikasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat.

Dion menjelaskan, dalam ketentuan perundang-undangan sudah dijelaskan ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dan dijalankan pemerintah setempat agar tidak terjadi korupsi dan gratifikasi.

“Saya kira sudah jelas, karena sudah ada di perundang-undangan. Istilahnya bagi pemerintah daerah sudah ada rambu-rambu yang harus dijalankan dan dipatuhi,” kata Dion Hardika, Rabu (31/01).

Selain itu menurut Dion, beberapa poin yang kedepannya akan menimbulkan celah korupsi juga harus dihindari. Diantaranya tidak boleh ada permintaan terkait komitmen fee dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, langkah Pemkab Blitar berkonsultasi dengan KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebelum memulai pelaksanaan mega proyek RSUD Srengat sudah tepat. Kedepan Pemkab Blitar harus mematuhi semua aspek yang dipaparkan oleh KPK dan LKPP.

“Jika sudah ada komitmen dari Pemkab maupun pelaksana proyek, kedepan diharapkan semuanya akan berjalan lancar sesuai rencana,” imbuhnya.

Dion menuturkan, berdasarkan data ICW 2010-2015, korupsi sektor kesehatan nilainya mencapai Rp 890,1 miliar. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bersama. Ia berharap, kedepan proyek-proyek yang menyangkut sarana kesehatan masyarakat salah satunya pembangunan RSUD di Kabupaten Blitar tidak terjadi hal serupa. “Semua yang menyangkut sarana kesehatan harus terpantau dan tidak boleh terjadi kebocoran anggaran,” pungkasnya.

Sementara Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, pihaknya siap berkomitmen menghindari semua praktik korupsi. Tak hanya dalam pembangunan RSUD Srengat, namun kedepan hal serupa juga dilakukan dalam proyek-proyek besar lainnya.

“Yang penting kita mengikuti semua paparan dan instruksi saya yakin proyek RSUD Srengat kedepan berjalan lancar dan bisa dimanfaatkan warga masyarakat Kabupaten Blitar sebagai salah satu sarana kesehatan,” jelas Rijanto.

Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Kuspardani mengatakan, pihaknya tidak menutup mata jika selama ini pembangunan infrastruktur menjadi obyek paling rawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dirasa perlu mengambil langkah untuk melakukan konsultasi dengan KPK maupun LKPP sebelum pembangunan dimulai.

“Ini merupakan salah satu proyek yang cukup besar tahun ini sehingga memang memerlukan kehati-hatian dalam mengambil langkah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari,” papar Kuspardani.

Pembangunan RSUD Srengat sendiri, lanjut Kuspardani, sudah pasti direalisasikan tahun ini. Pemkab Blitar menggelontorkan anggaran sebesar Rp 180 miliar dari APBD. Pelaksanaan pembangunan RSUD Srengat dilaksanakan secara multi years selama dua tahun. Pembagian anggaran sebesar Rp 180 miliar dengan rincian tahun 2018 sebesar Rp 90 miliar dan 2019 sebesar Rp 90 miliar.

“Tahun pertama pembangunan sedangkan tahun kedua penataan alat kesehatan serta penataan personil,” tutur Kuspardani.

Kuspardani menambahkan, pembangunan RSUD Srengat ini adalah sebagai upaya memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Terlebih sebelumnya masyarakat Kabupaten Blitar bagian barat memang menuntut agar Pemkab membangun sarana kesehatan disana. Mengingat warga Kabupaten Blitar di bagian barat sudah pasti keberatan jika harus menempuh jarak sejauh 50 kilometer untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Wlingi.

“Saya masih ingat beberapa tahun lalu, warga bagian Kecamatan Srengat ke barat sempat melakukan aksi unjuk rasa agar Pemkab membangun fasilitas kesehatan disana, karena bisa dibayangkan jika mereka harus menempuh jarak jauh ke RSUD Wlingi. Untuk itu kita bertekat membangun RSUD Srengat untuk pemerataan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selain melakukan konsultasi dengan KPK dan LKPP Pemkab Blitar juga mensosialisasikan pembangunan RSUD Srengat ke masyarakat, LSM, Ormas, dan penegak hukum.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana konsultasi dan sosialisasi pembangunan RSUD Srengat.(foto : fathan)