KPU Kab Kediri : Calon Perseorangan Tidak Bisa Pindah Ke Jalur Parpol

unduhan (2)

ADAKITANEWS, Kediri – Bakal calon pasangan bupati dari jalur perseorangan tidak bisa pindah ke jalur Partai Politik. Meski masih dalam tahapan penyerahan berkas syarat pencalonan sebagaimana yang saat ini berlangsung.

Tahap penyerahan berkas syarat dukungan untuk pencalonan pasangan calon bupati dari jalur perseorangan dalam pilkada dibuka serentak sejak tanggal 11 hingga 15 Juni. Namun hingga hari ke 4, belum ada satu pun pasangan Bakal Calon Bupati Kediri dari dari jalur ini yang menyerahkan berkas dukungan.

Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Eka Wisnu Wardana, mengatakan, penyerahan berkas dukungan bakal calon Bupati dibuka KPU mulai pukul 06.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib dari tanggal 11 hingga 15 Juni. Jika pasangan bakal calon bupati menyerahkan berkas syarat dukungan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka dengan tegas KPU akan menolak.

“Tahap penyerahan berkas syarat dukungan kita buka tanggal 11 hingga 15 Juni, mulai pukul 06.00 Wib hingga 16.00 Wib. Jika pasangan bakal calon bupati jalur perseorangan menyerahkan diluar batas waktu itu, jelas kita tolak,” tegasnya.

Sebab menurutnya, berkas syarat dukungan itu akan langsung diverifikasi keabsahannya oleh KPU hingga tanggal 16 mendatang. “Tahapan selanjutnya, begitu berkas syarat dukungan diserahkan pada KPU, langsung akan kita lakukan verifikasi. Batas waktunya hingga sampai tanggal 16 Juni,” lanjut Wisnu.

Dalam verifikasi itu, KPU akan meneliti keabsahan berkas syarat dukungan yang dikirim pasangan bakal calon bupati. Sehingga KPU bisa mengetahui apakah berkas pasangan bakal calon itu sudah memenuhi 6,5 persen atau sebanyak 97.275 dukungan sebagaimana yang disyaratkan undang-undang.

“Selain itu, dalam verifikasi syarat dukungan, kita juga akan meneliti, apakah ada berkas dukungan dari unsur TNI, POLRI, PNS dan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Panwaskab berikut jajarannya kebawah, serta bagian kesekretariatan, meskipun pesonil itu bersifat honorer. Ini sesuai dengan pasal 97 PKPU Nomor 09 tahun 2015.” jelasnya.

Namun saat ditanya apakah perangkat desa termasuk yang tidak boleh memberikan dukungan dalam pencalonan, Wisnu menjawab hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang maupun PKPU.

Wisnu menyatakan, sesuai dengan pasal 32 PKU Nomor 09 tahun 2015, pasangan bakal calon Bupati yang sudah menyerahkan berkas syarat dukungan tidak bisa lagi mengundurkan diri dari pencalonan ataupun mengganti pasangan calonnya. Jika hal itu dilakukan, maka pasangan bakal calon tersebut akan dinyatakan diskualifikasi alias dianggap tidak memenuhi syarat.

“Setelah menyerahkan berkas syarat dukungan jelas sudah tidak bisa mundur ataupun mengganti pasangannya. Jika itu dilakukan, maka dianggap tidak memenuhi syarat. Dan setelah dicoret dari pencalonan, bakal calon perseorangan tersebut jelas tidak lagi bisa mendaftar melalui jalur parpol yang akan dibuka 26 hingga 28 Juli nanti,” pungkasnya. (Kmto/ys)

Keteraangan Gambar : Logo KPU

Recommended For You