SAM_0247@dskitanews Kediri – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri akhirnya secara resmi melibatkan diri pada sidang sengketa hasil seleksi anggota KPU Kediri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Pelibatan diri itu diberlakukan setelah PTUN mengesahkan kuasa hukum KPU Kabupaten Kediri pada Rabu (29/10) lalu. Kendati demikian, KPU tak berharap apapun soal hasil persidangan. Padahal, kelima anggota tersebut terlibat sebagai pihak tergugat dua intervensi di sengketa tesebut.

“Kita menyerahkan sepenuhnya pada PTUN, apapun hasilnya sebagai warga negara yang taat hukum kita terima,” jelas Eka Wisnu Wardhana, salah satu anggota KPU Kabupaten Kediri, saat ditemui, Kamis (6/11).

Begitupun saat ditanya apakah anggota KPU Kabupaten Kediri optimis menang dalam persidangan, Wisnu tak terlalu memikirkan hal itu. Sebab, segala keputusan hanya ada di tangan PTUN sebagai pengadil. “Kami tak berharap apapun, keputusan hanya ada di tangan PTUN,” katanya.

Sedangkan ketelibatan KPU Kabupaten Kediri bukan tanpa alasan. Hasil putusan PTUN jelas akan berdampak langsung pada kelima komisioner tersebut. Sebab, objek gugatan tersebut adalah Surat Ketetapan KPU Jatim yang berisi penetapan 5 anggota KPU Kabupaten Kediri. Artinya jika gugatan dikabulkan PTUN, maka SK bernomor 109/KPTS/KPU_PROV_014/ 2014 tentu akan dicabut dan kelima komisioner tersebut dipastikan menanggalkan jabatan mereka.

Awalnya, proses peradilan ini tak melibatkan KPU Kabupaten Kediri. Hanya ada 2 yang terlibat: penggugat yakni beberapa mantan peserta seleksi anggota KPU Kabupaten Kediri dan tergugat yakni KPU Jawa Timur. Kemudian PTUN mempersilahkan KPU Kabupaten Kediri untuk memilih, terlibat sebagai penggugat atau tergugat, ataukah hanya sebatas sebagai saksi. Seiring berjalannya proses peradilan, KPU Kabupaten Kediri memutuskan terlibat sebagai pihak tergugat dua intervensi.

Namun, Wisnu menolak jika keputusan melibatkan diri dalam proses tersebut, karena ingin terus mempertahankan jabatan. Ia berdalih tidak tendensi pragmatis dalam keputusan tersebut. Hal ini murni sebagai pengambilan hak KPU dalam proses tesebut.

“Ibarat diberi uang 10 ribu, kemudian kita disuruh memilih mengambil (uang itu) atau tidak. Jadi ini kan sudah hak kami memilih salah satu, dan menurut saya pribadi hanya mengambil hak kami,” ujar Wisnu.(Kunam)

Keterangan Gambar : anggota komisioner KPU Kabupaten Kediri Eka Wisnu Wardhana.