ADAKITANEWS, Nganjuk – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk kembali mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat terkait bahaya praktik money politik saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, M Agus Rahman Hakim dalam acara Sosialisasi Tahapan Pilkada, Rembuk Bareng Wartawan, Rabu (20/12) mengatakan, upaya menghilangkan budaya politik uang saat Pilkada memang tengah digalakkan.

“Bahkan dalam undang-undang pemilu yang baru, bukan hanya pemberi uang yang bisa dipidana. Tetapi masyarakat penerima uang juga bisa ikut dipidanakan” ujarnya.

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan imbalan untuk mempengaruhi pemilih, dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Sanksi yang sama juga diberikan bagi yang menerima imbalan itu,” tegasnya.

Untuk itu, kata Agus Rahman, pihaknya berharap seluruh elemen bisa bersama-sama menghilangkan praktik money politik yang seakan-akan telah menjamur saat proses Pilkada.

Dalam acara sosialisasi tahapan pemilu yang digelar dengan mengundang para awak media tersebut, KPU Kabupaten Nganjuk juga meminta peran dari media massa untuk mengawal tahapan-tahapan Pilkada serentak 2018. Tujuannya, agar ajang demokrasi yang diharapkan dapat membawa perubahan di Kabupaten Nganjuk tersebut bisa berjalan dengan lancar.(kur)

Keterangan gambar: Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, M Agus Rahman Hakim saat Sosialisasi Tahapan Pemilu, Rembuk Bareng Wartawan.(foto: kurniawan)