width=

ADAKITANEWS, Kediri – Draf Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 Kabupaten Kediri, resmi disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD bersama pihak pemerintah daerah, dalam agenda Rapat Paripurna yang digelar Selasa (26/09) malam.

Meski telah mendapat persetujuan dari seluruh kalangan dewan, dalam rapat yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Kediri tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kediri juga memberikan pendapat dan saran, kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.

Beberapa pendapat dan saran tersebut diantaranya, Dewan meminta agar Pemkab melakukan pembaruan data terkait obyek dan subyek pajak, serta retribusi daerah sesuai kondisi dan potensinya. Pemkab juga diminta untuk meningkatkan aktivitas penagihan pajak dan retribusi, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
Saran dan pendapat lain, yakni terkait perhatian dari pemerintah daerah terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial, utamanya bagi kelompok disabilitas dan warga kurang mampu.

Salah satu poin penting lain dalam catatan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kediri, adalah langkah Pemkab Kediri dalam mengakomodir aspirasi, yang berasal dari masyarakat.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan beberapa pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri serta arah kebijakan umum RAPBD tahun 2018. Diantaranya soal pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Kediri, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan potensi daerah pas sektor industri, perdagangan dan pariwisata, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta terkait peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat yang didukung oleh efektivitas birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah.

“DPRD melalui Badan Anggaran pada dasarnya telah memahami dan mengerti asumsi kebijakan dalam kedua dokumen tersebut (KUA-PPAS,red), sebagaimana disampaikan oleh Badan Anggaran di dalam Laporan Badan Anggaran dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H Sulkani sebelum akhirnya menandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD tahun Anggaran 2018, bersama Wakil Bupati Kediri, H Masykuri.

Keterangan gambar: Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2018 oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H Sulkani, didampingi Wakil Bupati Kediri, H Masykuri (kiri) dan para Wakil Ketua Dewan.(dok. Setwan DPRD Kabupaten Kediri)