ADAKITANEWSCapil-3, Madiun – Pemberlakuan UU Nomor 24/2013 yaitu Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan, sempat membuat Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil (Dispenduk Capil) Madiun mendapat kritikan keras dari masyarakat. Pasalnya, minimnya sosialisasi yang dilakukan Dispenduk Capil terkait perubahan UU tersebut terhadap warga Madiun.

Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Madiun Pudji Wahju Widodo, usai membuka acara “Sosialisasi Administrasi Kependudukan, Bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Madiun”, pada Selasa (5/5), mengatakan jika kritikan itu dinilai sebagai kewajaran, sebab minimnya sosialisasi soal UU Nomor 24/2013 itu.

“Awalnya, kami mendapat kritikan keras dan tajam dari berbagai masyarakat dan kalangan, atas pemberlakuan UU itu,” Ujarnya

Oleh karena itu, guna melancarkan sosialisasi perubahan UU tersebut Dispenduk Capil Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK melakukan Sosialisasi Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diamanahkan UU Nomor 24/2013. Sosialisasi tersebut, berlangsung selama 2 hari mulai Selasa -Rabu (6/5), dengan materi berbagai hal menyangkut UU Nomor 24/2013 hingga masalah kependudukan lainnya.

“Kami bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK ini, karena mereka memiliki kader hingga tingkat RT (Rukun Tetangga-red),” Jelasnya.

Lebih lanjut Pudji Wahju Widodo menjelaskan jika ada beberapa perubahan dalam UU tersebut. Diantaranya, pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (KTP-E) harus di kantor Dispenduk Capil, KTP-E tersebut juga berlaku seumur hidup.

“Sebelumnya, pembuatan KTP-E itu bisa di Kantor Kecamatan, namun sesuai dengan amanah UU tersebut, pembuatan KTP-E harus di kantor Dispenduk Capil. Selain itu, masa berlaku KTP-E itu nantinya juga seumur hidup tidak lima tahun harus ganti,”Terangnya.

Terpisah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun Ny Sri Purwanti Muhtarom meminta dengan adanya sosiliasasi tersebut, dapat diteruskan kepada kader PKK yang berada di tingkat desa maupun tingkat RT. Sri Purwanti meyakini jika kader PKK bisa mensukseskan sosialisasi UU Nomor 24/2013.

“Seiring pemberlakuan UU Nomor 24/2013 itu, memang ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Diantaranya, Jika dulu bisa diselesaikan di Kecamatan, kini harus di Dispenduk Capil. Tapi, itu kan hanya sekali, sebab KTP E kini berumur seumur hidup atau bukan 5 tahun lagi. Selain itu,  sekarang pembuatannya juga tanpa biaya.” Ujarnya. (UK).

Keterangan Gambar :  Penggerak PKK Kabupaten Madiun saat sosialisasi UU tentang Kependudukan