ADAKITANEWS, Kota Blitar – Sejumlah orang yang mengaku anggota LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar mendatangi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Kamis (02/11). Mereka datang usai mendapat aduan dari pasien BPJS Kesehatan soal buruknya pelayanan petugas UGD di rumah sakit tersebut.

Ketua GPI Blitar, Joko Prasetyo mengatakan, kedatangannya ini untuk mengklarifikasi masalah pelayanan BPJS Kesehatan ke pihak rumah sakit. Ia pun menginginkan pihak rumah sakit menegur petugas yang melakukan pelayanan kurang baik.

Diceritakannya, peristiwa itu bermula saat ada pasien BPJS, sebut saja Putri, 6, warga Kota Blitar yang berobat ke RSUD Mardi Waluyo pada Rabu (01/11) malam. Putri diketahui menderita penyakit jantung bocor. Namun sesampainya di UGD RSUD Mardi Waluyo, orang tua Putri justru mengaku mendapat perlakukan tidak menyenangkan dari petugas.

“Saat datang ke UGD, petugas itu tidak langsung menangani pasien. Petugas UGD malah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orang tua pasien,” kata Joko, Kamis (02/11).

Joko menjelaskan, Putri memang diketahui sudah sering keluar masuk RSUD Mardi Waluyo untuk berobat. Sepekan sebelumnya, ia baru keluar rawat inap dari rumah sakit.

Setelah di rumah, penyakit jantung bocor Putri kambuh lagi hingga orang tuanya membawanya lagi berobat ke rumah sakit. “Pasien sudah 17 kali ini berobat di RSUD Mardi Waluyo, tapi kemarin orang tua pasien mengaku mendapat pelayanan yang tidak menyenangkan dari petugas rumah sakit,” tandasnya.

Sebelumnya, kata Joko, Putri juga sempat ditahan pihak rumah sakit ketika hendak pulang. Alasannya, pasien belum membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Padahal, pasien berobat menggunakan BPJS.

Pihak rumah sakit berdalih pasien tidak mengurus BPJS setelah dirawat. Sesuai aturan, begitu dirawat, pasien mempunyai waktu maksimal 3 x 24 jam untuk mengurus BPJS. Tetapi, pasien baru mengurus satu minggu setelah dirawat. Dengan begitu rumah sakit tidak bisa mengklaim biaya berobat pasien ke BPJS.

“Orang tua pasien tidak bisa langsung mengurus karena harus menunggu anaknya di rumah sakit. Seharusnya pihak rumah sakit mengingatkan,” ujar Joko.

Joko menganggap pelayanan rumah sakit memang belum optimal. Kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. “Kami sudah bertemu pihak rumah sakit agar memanggil petugas yang perilakunya buruk dalam melayani pasien,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Humas RSUD Mardi Waluyo, Eva Setyo Purnomo mengatakan, pihaknya akan segera memanggil petugas UGD yang berperilaku kurang baik dalam melayani pasien. Dia pun berjanji akan menegur petugas itu.

“Secepatnya yang bersangkutan akan kami panggil dan kami beri teguran. Kami juga minta maaf kalau ada kekurangan dalam memberi pelayanan,” katanya.

Soal biaya perawatan pasien sebelumnya yang tidak bisa diklaim ke BPJS, menurut Eva sudah ditanggung rumah sakit. Rumah sakit sedang mengurus klaim biaya itu ke BPJS. Dia mengatakan, pasien BPJS yang menjalani rawat inap memang harus mengurus surat elegibilitas peserta (SEP) BPJS Kesehatan. Surat itu harus diurus maksimal tiga hari begitu pasien menjalani rawat inap. Jika lebih dari itu, pasien tidak bisa mengklaim biaya pengobatan ke BPJS.

“Aturan itu berlaku untuk semua pasien BPJS Kesehatan. Mungkin kemarin ada miskomunikasi antara petugas dan pasien. Tapi biayanya sudah ditanggung rumah sakit,” terangnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana tempat pelayanan BPJS di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.(foto : fathan)