ADAKITANEWSSidang Praperadilan-2, Madiun – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun Aris Nugroho mempraperadilankan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun terkait penahanan atas dirinya. Penyidik kejari melakukan penahanan terhadap Aris Nugroho dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran pengadaan 22 item alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 sebesar Rp 4,5 miliar untuk RSUD Dolopo (dulu masih masih berstatus Puskesmas).

Atas permohonan itu, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun, menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan permohonan, Senin (12/1). Aris Nugroho, diwakili 3 orang penasehat hukumnya yaitu Indra Priangkasa, Awan Subagio dan Heri Wardono.

Sementara pihak Kejari sebagai tergugat, diwakili 4 jaksa penyidik yaitu Putu Sugiawan, Tunik Pariyanti, Akhmad Heru Prasetyo dan Ahmad Yusak Suyudi. Sidang dengan hakim tunggal Endang Sri agenda pembacaan permohonan dari pemohon, namun surat permohonan tidak dibacakan. Tapi hanya disampaikan ke hakim dan termohon, sidang ditutup dan dilanjut Selasa (13/1), dengan agenda jawaban dari termohon.

“Karena ini sidang praperadilan harus selesai dalam waktu 7 hari kerja, saya minta pihak termohon sudah siap dengan jawaban pada sidang besuk (Selasa),” ujar Endang Sri, sebelum mengetuk palu. Usai sidang, ketua tim penasehat hukum pemohon Indra Priangkasa mengatakan dalam permohonan praperadilan ini mempermasalahkan sejumlah hal kepada penyidik.

Salah satunya, sah atau tidak penahanan dan perpanjangan penahanan oleh penyidik terhadap kliennya. “Karena ini mempunyai kolerasi dengan penyidikannya, karena seseorang yang ditahan, statusnya harus tersangka. Menetapkan seorang tersangka itu harus mempunyai minimal dua alat bukti. Kalau tidak cukup dua alat bukti, berarti penyidikannxa tidak sah,” ujarnya serius.

Menurutnya dalam konteks ini, melihat kejaksaan belum memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 183 dan 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini kejaksaan hanya mempunyai saksi. Paling substansial dan fundamental dalam perkara korupsi, pembuktian awal harus ada unsur kerugian negara.

Ia mengatakan unsur kerugian negara, penyidik harus memastikan adanya kerugian negara. Sedangkan mengenai besar kecilnya, relatif. Untuk bisa memastikan adanya kerugian negara, diatur sesuai Undang-Undang harus dilakukan lembaga audit yang mempunyai kompetensi yaitu BPK atau BPKP.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yo Keppres Nomor 31 Tahun 1983 yo PP Nomor 60 Tahun 2008 yo Undang Nomor 30 Tahun 2002, hanya BPK atau BPKP yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dalam dugaan kerugian negara yang diakibatkan oleh instansi pemerintah.

“Penyidik pernah mengundang BPKP dan juga sudah dilakukan ekpos sebanyak 2 kali, tapi dalam ekpos, BPKP memberikan rekomendasi kesimpulan intinya belum ditemukan kerugian negara. Tapi, tiba-tiba muncul angka kerugian sebesar Rp 1,4 milyar. Hal itu kami pertanyakan berarti 2 alat bukti diisyarakatkan dalam ayat 1 butir 2 pasal 114 dan penjelasan pasal 17 KUHAP, tidak terpenuhi,” tandas.

Menjawab pertanyaan soal alat bukti itu, salah satu penyidik Kejari Mejayan Putu Sugiawan, membantah jika pihaknya tidak mempunyai dua alat bukti dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. “Sebelum menetapkan tersangka, kami punya dua alat bukti dipandang memenuhi syarat itu, tunggu saja besuk jawaban dari kami,” tandasnya.

Selain Aris Nugroho, tersangka lain dalam kasus sama, yakni Arie Sugeng Riyadi dan Dwi Enggo Cahyono mengajukan permohonan praperadilkan terhadap penyidik Kejari Mejayan. Aris ditetapkan sebagai tersangka karena selaku PA (Pengguna Anggaran) dan Arie selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Aris ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Juli 2014 dan telah ditahan sejak 5 Desember 2014 lalu. Sedangkan dari pihak swasta, ditetapkan sebagai tersangka yakni Dwi Enggo Cahyono, selaku pemenang lelang.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (UK).

Keterangan Gambar : Sidang perdana Praperadilan dengan pemohon mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun Aris Nugroho.