ADAKITANEWS, Blitar – Kejaksaan Negeri Blitar akhirnya menahan Dwi Wahyu Hadi, 43, mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah APBD untuk KONI. Penahanan itu dilakukan setelah penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Blitar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Blitar, karena sudah memenuhi persyaratan untuk P21.

Pengacara Dwi Wahyu Hadi, Karsono SH mengatakan, sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan beberapa alasan. Diantaranya selama menjadi tersangka Dwi Wahyu Hadi kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan, tersangka juga sudah mengembalikan kerugian negara, serta saat ini tersangka juga masih berstatus sebagai Kepala SMA Negeri 1 Talun, sehingga masih banyak kewajiban yang harus dilakukan.

“Kita sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan beberapa alasan yang sudah kita sampaikan. Namun Kejari tidak mengabulkan sehingga kita mengikuti prosedur yang ada,” ungkap Karsono, Selasa (28/11).

Lebih lanjut Karsono menjelaskan, pihaknya akan mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan. Dan juga akan membuktikan ada tidaknya tindak pidana di pengadilan. “Nanti kita buktikan di pengadilan, sekarang kita ikuti prosesnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Humas Kejari Blitar Safi Hadari mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan surat penahanan atas tersangka Dwi Wahyu Hadi. Meski kuasa hukum tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun penahanan tetap dilakukan dengan alasan untuk mempercepat dan memperlancar proses persidangan di pengadilan Tipikor Surabaya.

“Tidak ada tendensi apapun dalam penahanan tersangka, karena memang semua persyaratan untuk penahanan sudah terpenuhi nantinya ini juga akan mempercepat dan mempermudah proses sidang di pengadilan Tipikor Surabaya,” ungkap Safi Hadari.

Untuk diketahui, Dwi Wahyu Hadi menjalani pemeriksaan selama empat jam sebelum akhirnya dibawa ke Lapas kelas II B Blitar, sekitar pukul 12.300 WIB. Selain itu, sebelumnya juga sudah dilakukan penahanan terhadap Bendahara KONI, Mohamad Arifin oleh Kejaksaan Negeri Blitar pada 23 Mei lalu. Mohamad Arifin sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan putusan 1 tahun penjara pada 20 Juli 2017 lalu.

Kasus dugaan korupsi yang ditangani Polres Blitar sebelumnya menetapkan dua tersangka petinggi KONI, pasca terbitnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam audit BPKP menyebut kerugian negara mencapai Rp 972.438.000. Dalam penggunaan anggaran Porprov di Banyuwangi tahun 2015 lalu tersebut diduga terjadi mark up anggaran, dengan modus menyertakan laporan fiktif pelaksanaan pengiriman 300 atlet Porprov.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana saat Dwi Wahyu Hadi dibawa ke Lapas.(ist)