ADAKITANEWS, Sidoarjo – Penentangan atas ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) oleh Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo terus didengungkan para buruh. Tak hanya itu, saat ini para buruh juga terus memperjuangkan terkait besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebelum akhirnya ditetapkan, dan tidak sesuai dengan keinginan buruh.

Ketua Persatuan Buruh Independen (PBI) Sidoarjo, Edi Kuncoro mengatakan perjuangan para buruh menentang Perda nomor 121 tahun 2016 tentang UMK 2017 akan terus dilakukan. Namun selain itu, usulan UMSK yang telah disepakati oleh para buruh, rencananya juga akan tetap disampaikan kepada Gubernur. “Karena kemarin (UMK,red) telah diputuskan, kita tetap akan memperjuangkan ke Gubernur. Tapi untuk di Sidoarjo, UMSK tetap akan diusulkan,” ujarnya, Sabtu (18/11).

Dijelaskan Edi, besaran UMSK Sidoarjo tahun 2017 yang akan diusulkan adalah sebesar 9 persen, 8 persen, dan 6 persen. Diantaranya di sektor logam, perusahaan otomotif, pakan ternak, makanan minuman, serta beberapa perusahaan. “Memang tidak semuanya. Rata-rata perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan Tbk (Terbuka),” imbuhnya.

Edi mengatakan, usulan UMSK Sidoarjo tersebut rencananya bakal diserahkan ke Gubernur pada Senin (21/11) mendatang. “Senin besok kita serahkan,” ujarnya.

Dijelaskan Edi, aksi lanjutan menentang keputusan UMK 2017 yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur pada Jumat (18/11) lalu rencananya akan digelar di kantor Gubernur pada Senin (21/11) mendatang. Para buruh di Sidoarjo khususnya, tetap berharap agar besaran UMK 2017 tetap pada angka yang diusulkan sebelumnya, yakni sebesar Rp 3.586.972.(kur)

Keterangan gambar: Edi Kuncoro, Ketua Persatuan Buruh Independen (PBI) Sidoarjo.(foto: kurniawan)