ADAKITANEWS, Jombang – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Hukum (FMPH) Kabupaten Jombang melakukan aksi turun jalan untuk menyuarakan berbagai kasus korupsi yang disinyalir terjadi di Kabupaten Jombang.

Puluhan massa yang mendatangi Mapolres Jombang pada Senin (11/12) itu, disambut langsung oleh Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto. Saat berada di depan Mapolres Jombang, beberapa perwakilan massa secara bergantian melakukan orasi dengan menyebutkan beberapa kasus korupsi di Jombang, yang hingga hari ini belum tuntas tertangani.

Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim mengatakan bahwa aksi yang dilakukannya adalah untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam kesempatan tersebut, Cak Fattah, sapaan akrab Joko Fattah Rochim mengatakan bahwa di Kabupaten Jombang terdapat praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan di berbagai instansi pemerintahan maupun instansi penegak hukum.

“Kasus korupsi di Jombang hari ini rapornya merah. Selam kurun waktu terakhir ini, kasus korupsi di Jombang tidak terselesaikan. Banyak laporan-laporan dari kami yang tidak tertangani,” ungkap Joko Fattah Rochim.

Joko mengatakan beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jombang, menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku dan disinyalir ada penyalahgunaan wewenang jabatan. Ia mencontohkan seperti kasus eksekusi rumah warga di Desa Ngerandu Lor Kecamatan Peterongan beberapa waktu.

“Eksekusi rumah di Desa Ngrandu Lor ini terlihat ada penyalahgunaan wewenang. Yang seharusnya eksekusi rumah ditandatangani oleh Kepala PN Jombang tetapi ini malah ditandatangani oleh Panitera. Dan kami akan melaporkan Kepala Panitera terkait kasus tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Joko Fattah Rochim saat ditemui oleh Kapolres Jombang menuturkan bahwa pihak kepolisian diminta segera turun ke Pengadilan Negeri (PN) Jombang untuk memberantas oknum-oknum PN Jombang yang melakukan tindakan penyalahgunaan jabatan. Selain itu, FMPH berharap Polres Jombang lebih transparan lagi dalam memberikan penjabaran terhadap kasus korupsi yang diberhentikan.

“FMPH Kabupaten Jombang menyatakan sikap kepada Polres Jombang untuk transparansi dalam melakukan penjabaran atau alasan terhadap kasus-kasus yang diberhentikan,” tegasnya.

Terpisah, Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto saat diwawancarai Tim Adakitanews.com mengatakan sudah menerima aspirasi yang dilakukan oleh FMPH. “Saya sudah menerima aspirasinya dan akan kami tindaklanjuti setelah ini,” tutur Kapolres Jombang.

AKBP Agung Marlianto juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa maupun Kepala Dinas tertentu. “Saya sudah sampaikan bahwa kami akan serius menangani kasus korupsi. Beberapa kasus yang sudah kami prioritaskan yang melibatkan Kepala Desa maupun Kepala Dinas tetap kita lakukan penyidikan tanpa pandang bulu dan berkas akan kami serahkan ke Kejaksaan dalam waktu dekat,” pungkas Kapolres.(ar)

Keterangan gambar: Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto saat menemui massa. (bawah) Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim saat diwawancarai.(foto:adi rosul)