Mau Ambil Rapor Harus Tunjukkan Bukti Pelunasan PPB, Maksudnya?

ADAKITANEWS, Kediri – Ada hal aneh saat pengambilan rapor di beberapa sekolah di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Para wali murid diminta menunjukkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum mengambil rapor anaknya.

Salah satu wali murid di SMP Negeri 3 Pare mengaku syarat tersebut muncul dalam surat edaran yang ditujukan kepada wali murid dari Camat Pare melalui sekolah. Adanya surat edaran tersebut tak ayal membuat para wali murid resah. Pasalnya, baru kali ini ada ketentuan seperti itu. “Ini baru pertama kali. Tentu saja, kami sesama wali murid sempat bertanya-tanya maksudnya apa,” ujar wali murid tersebut yang namanya sengaja kami samarkan.

Surat edaran tertanggal 9 Juni 2016 tersebut berisi tentang pelampiran bukti pelunasan PBB Tahun 2016 dalam pengambilan rapor siswa. Dalam isi surat itu disebutkan, bahwa bukti pelunasan pajak dilakukan untuk memacu pencapaian perolehan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri serta guna pelaksanaan pembangunan dari sektor pajak yang akan dimanfaatkan kembali kepada masyarakat.

Dikonfirmasi awak media, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri, Sunaryo mengakui adanya surat edaran tersebut. Pihaknya menyatakan, bahwa surat tersebut bukan merupakan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri melainkan berupa imbauan dari Camat Pare, selaku pemangku wilayah.

“Itu sifatnya adalah imbauan dari pihak kecamatan, selaku kepala wilayah. Tadi kami sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Karena sifatnya imbauan maka wali murid boleh membawa fotokopi pelunasan PBB, boleh tidak,” kata Sunaryo.

Sementara itu, Camat Pare, Anik Wuryani mengaku bahwa surat tersebut hanya sekedar imbauan kepada wali murid yang juga merupakan warga Kabupaten Kediri yang memiliki kewajiban membayar pajak. “Memang benar. Tadi hanya sekedar imbauan saja, karena wali murid itu juga warga yang wajib membayar pajak,” ujarnya.

Meski demikian, muncul pertanyaan terkait maksud dari surat edaran Camat yang sebenarnya tidak tepat dicampur adukkan ke dalam ranah dunia pendidikan. Pasalnya, pendidikan merupakan hak mutlak setiap warga negara, terlepas dari kewajibannya membayar pajak.

Informasi yang dihimpun, syarat pelampiran fotokopi pelunasan PBB tersebut beredar di SMP Negeri 1, 2, 3 dan 4. Selain itu, surat yang sama juga diberikan kepada wali murid di SMA Negeri 1 dan 2 Pare.(kur)

Keterangan gambar: Surat Edaran Camat Pare kepada wali murid untuk melampirkan bukti pelunasan PBB saat pengambilan rapor di sekolah.

Recommended For You