ADAKITANEWS, Kota Blitar – Puluhan guru PAUD/TK non PNS yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Blitar sejak Jumat (08/12) pagi sudah berkumpul di kantor DPRD Kota Blitar. Mereka melakukan silaturahmi dan audiensi dengan DPRD Kota Blitar terkait nasib mereka sebagai guru non PNS yang merasa didiskriminasi, terutama terkait dengan peningkatan mutu pendidik dan kesejahteraan.

Ketua PGSI Kota Blitar, Ernawati mengatakan, tujuan permintaan audiensi ini salah satunya agar komunikasi antara guru non PNS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar terbangun secara harmonis.

Ernawati mengaku ada beberapa kebijakan Pemkot yang dianggap tidak sepihak. Seperti sekolah dinegerikan yang berimbas pada kesejahteraan guru non PNS. Selain itu ia juga berharap agar tidak ada perilaku diskriminasi terhadap organisasi PGSI dengan organisasi lain. Padahal organisasinya juga diakui Kemenkumham.

“Kita minta Pemkot Blitar dalam menentukan kebijakan harus seimbang dengan kondisi di lapangan, khususnya pada masyarakat secara luas. Jadi tidak hanya terfokus pada kondisi kelompok tertentu yang selalu diperhatikan,” katanya, Jumat (08/12).

Lebih lanjut Ernawati mengaku prihatin dengan adanya beberapa PAUD/TK yang telah dinegerikan tanpa ada persetujuan dari para pendidik pengampunya. Meskipun pendidiknya diarahkan ke PAUD/TK swasta lainnya, tetapi tetap ada kendala pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga kendala penerimaan tunjangan.

Selain itu Ernawati juga menyoroti soal iuran antara PNS dan non PNS yang disamakan, tetapi kesejahteraannya tidak sama. “Sementara sudah ada sekitar 13 guru yang kena imbas. Selain itu seiring dengan masalah tersebut, ternyata ada berita bahwa ada beberapa PAU/TK yang akan dinegerikan kembali. Terus kalau seperti itu, bagaimana nasib para pendidik non PNS. Yang jelas kan akan ada intimidasi dan kekerasan secara psikis jika guru non PNS menjadi anggota organisasi guru yang berbeda dengan PNS,” pungkasnya.

Ernawati menambahkan, pihaknya akan terus mengawal komitmen dari DPRD sebagai penampung aspirasi masyarakat, dan sejauh mana DPRD peduli dengan nasib mereka. “Hasil audiensi ini hanya sharing pendapat dan sebagainya, sehingga kita akan terus kawal komitmen Dewan untuk memberikan solusi terbaik,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto mengatakan, secara prinsip fungsi kewenangan dewan bermuara dari aspirasi masyarakat. Semua kebijakan yang dikeluarkan DPRD itu tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Dan karena PGSI juga bagian dari masyarakat Kota Blitar, maka aspirasinya akan ditindaklanjuti.

Dijelaskannya, ada beberapa hal berkaitan dengan aspirasi mereka. Pertama kejelasan soal alih status yang notabenya akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu pihaknya akan mencari rumusan yang tepat, dimana setidak-tidaknya tidak ada kata didhzolimi atau diskriminasi.

“Kalau kebijakan pemerintah sebagaimana jargonnya pro rakyat, juga harus pro rakyat. Jadi mereka juga bagian dari dunia pendidikan yang tentu kita harapkan bisa ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kita berkewajiban untuk memperjuangkan hak-hak mereka,” pungkas Totok.

Untuk alih status, pihaknya akan merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Blitar agar perubahan swasta ke negeri melibatkan guru-guru yang tergabung di dalamnya. Karena semua anggarannya terskema di APBN dan sebagainya.

Menurutnya, Kota Blitar cukup responsif berkaitan dengan dana dari pusat. Jika ada komunikasi lebih baik, kemungkinan aksesnya lebih mudah, karena yang diperjuangkan sudah jelas. “Ada dilema untuk memfasilitasi dan memberi bantuan kepada suatu kelompok atau lembaga masyarakat. Adanya komunikasi yang inten seperti ini dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Saya harap semua Komisi, utamanya Komisi I terus berkomunikasi dengan PGSI secara baik-baik,” ujarnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana audiensi di kantor DPRD Kota Blitar.(foto : fathan)