Jombang mk

ADAKITANEWS, Jombang – Muktamar ke 33 NU di Jombang, Jawa Timur, dipastikan bakal menggunakan sistem penunjukan dan musyawarah mufakat, AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi). Dengan demikian, bakal ketua umum PBNU tidak ditentukan melalui sistem voting oleh seluruh PCNU dan PWNU, yang masing-masing memiliki hak satu suara untuk menentukan Rois Am NU. Kepastian itu dilontarkan Ketua Umum PBNU, Said Aqiel Siradj, usai mengikuti gladi bersih prosesi Muktamar di Alon-alon Jombang, Jumat (31/7).

Menurut Said Aqiel, sistem AHWA sudah menjadi keputusan mutlak di Munas NU yang digelar di Jakarta pada 14 Juni 2014 lalu. Dia juga membantah jika sistim tersebut cenderung dipaksakan jika diputuskan melalui Munas dan bukan di sidang pleno Muktamar besok.

“Itu keputusan munas dan itu keputusanya para mustasyar dan para syuriah ini sistem pemilihan Rois Am yang diputuskan rapat gabungan Mustasyar dan para Syuriah”, kata Said Aqiel.

Saat dikonfirmasi terkait adanya isu penahanan SK sejumlah PCNU pendukung sistim voting, Said Aqiel membantahnya. Kata dia, pihaknya akan menerima SK PCNU yang memiliki rekomendasi dari wilayah.

“Tidak ada, dari wilayah datang membawa SK yang ada rekomendasi dari wilayah pasti oleh PBNU diterima”, tegas Said Aqiel.

Pro kontra soal ata cara pemilihan ketua umum (Rois Am) PBNU terjadi di Muktamar ke 33 NU di Jombang. Sebagian besar peserta menolak dipakainya sistim Perwakilan dan musyawarah mufakat atau AHWA itu lantaran dianggap menyalahi AD-ART NU, yang secara tegas menyatakan sistim itu bisa diterapkan ketika telah diputuskan dalam sidang pleno Muktamar.

Informasi yang dihimpun tim adakitanews.com, dalam Munas itu akan memilih 9 ulama perwakilan AHWA yang bakal menentukan ketua umum PBNU.(Tari/Jati)

Keterangan Gambar : Said Agil Sirads, Ketua Umum PB NU saat memberikan keterangan soal sistem AHWA dalam Muhtamar NU