ADAKITANEWS20150223_154609, Kediri – Sebanyak lima desa di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri nekat membuka pendaftaran calon perangkat desa, meski perangkat hukum yang mengatur belum disahkan. Atas tindakan nekat itu, kelima panitia pengangkatan perangkat desa di lima desa tersebut berpotensi terjerat dalam tindak pidana korupsi. Pasalnya, anggaran penyelenggaraan kegiatan itu tidak memiliki payung hukum yang menaungi.

Ketua komisi A DPRD Kabupaten Kediri Edi Suprapto mengaku terkejut dengan kenekatan lima desa di Kecamatan Ngadiluwih yang nekat menyelenggarakan pengisian perangkat desa. Sebab perangkat undang-undang yang mengatur penyelenggaraan itu belum selesai dibuat oleh pemerintah.

“Kami sempat kaget mendapat informasi ada lima desa di Kecamatan Ngadiluwih tetap melaksanakan pengisian perangkat desa, padahal aturan hukumnya belum selesai dibuat,” jelas Edi Suprapto.

Kelima desa itu menurut Edi, yakni Desa Purwokerto, Badal, Mangurejo, Rembangkepuh dan Tales. Jumlah jabatan perangkat desa yang hendak diisi sebanyak 16 perangkat yang saat ini kosong di lima desa tersebut. “DPRD langsung melakukan sidak di lima desa itu, ternyata informasi  yang kami terima memang benar bahwa mereka sudah membuka pendaftaran untuk calon perangkat desa baru. Lalu dasar hukum yang mereka gunakan apa?,” tuturnya.

Pihak DPRD sudah pernah merekomendasikan pada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (BPMPD) untuk mencabut penggunaan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 29 tahun 2014 tentang tatacara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa karena cacat hukum.

Perbup tersebut dinilai kalangan dewan berpijak pada landasan hukum yang sudah kadaluwarsa alias tidak berlaku lagi, yaitu UU nomor 32 tahun 2004 dan PP nomor 72 tahun 2005 yang sudah tergantikan dengan terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 disertai juga munculnya PP baru sebagai petunjuk teknis, diantaranya Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sedang untu PP yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum selesai disusun,” jelas Edi Suprapto.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah, kata Edi, produk hukum tidak boleh bertentangan dan atau mendahului perangkat hukum diatasnya. Sehingga, munculnya Perbup nomor 29 dianggap tidak sah, karena belum ada Perda sebagai payung hukum perbup tersebut.

“Silakan saja jika tetap dipaksakan untuk pengangkatan perangkat desa baru. Harus diingat, kegiatan itu tidak memiliki dasar hukum. Jadi penggunaan anggaran untuk biaya kegiatan itu pastinya juga tidak memiliki dasar hukum. Ini peluang bagi para panitia pengangkatan perangkat desa terjerat dalam tindak pidana korupsi (Tipikor). Jika itu terjadi maka merupakan kewenangan pihak penegak hukum untuk menindak,” tegas Edi.

Namun sayang hingga berita ini diunggah pihak Pemkab Kediri belum dapat dikonfirmasi. Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan saat dikonfirmasi melalui handphonnya tidak menjawab. (ys).

Keterangan Gambar : Edi Suprapto Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri mempertanyakan pendaftaran perangkat desa di Kabupaten Kediri