ADAKITANEWS, Kota Madiun – Permasalahan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) kembali menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Pimpinan KPU se-Jawa Timur, yang digelar di gedung KPU Jatim di Sidoarjo, Selasa (06/06) dan Rabu (07/06).

 

Ketua Komisioner KPU Madiun Sasongko menyampaikan, hasil rapat pleno tersebut antara lain, perlu adanya sosialisasi untuk membantu Dukcapil supaya warga berpartisipasi aktif dalam proses rekam e-KTP, serta sosialisasi RPP (Rumah Pintar Pemilu) ke masyarakat.

 

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut juga disampaikan terkait NPHD berikut proses pencairannya. “Untuk penandatanganan NPHD sesuai kesepakatan Rapim tingkat Pusat hanya akan dilakukan satu kali pencairan,” jelas Sasongko kepada Tim Adakitanews.com, Rabu (08/06) di ruang kerjanya.

 

Sementara itu Sasongko juga menambahkan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan KPU Provinsi akhirnya disepakati anggaran untuk KPU Kota Madiun adalah sebesar Rp 11,9 milar. “Berkurang dari yang awalnya sebesar RP 13,4 miliar,” imbuhnya.

 

Terkait anggaran untuk APK (Alat Peraga kampanye) termasuk debat kandidat, rencananya KPU Kota Madiun akan menganggarkannya sebesar Rp 1 miliar. Sasongko juga memprediksi, nantinya akan ada sekitar tujuh pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada Kota Madiun. Estimasinya adalah empat pasangan dari partai politik, atau gabungan partai politik, serta tiga pasang dari perseorangan.

 

“Itu merupakan jumlah berdasarkan kemungkinan yang paling maksimal, untuk pastinya harus menunggu tahapan resmi tentunya,” pungkas Sasongko.(bud)

 

Keterangan gambar: Logo KPU.(google.com)