ADAKITANEWSP-tenggelamIMG_20150420_211743, Madiun – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri menyanggupi memfasilitasi pihak penyidik kejaksaan maupun kepolisian untuk membuka rekening nasabah atau deposan demi kebutuhan penyidikan. Pernyataan itu menyusul kesulitan yang dialami pihak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan mendapatkan bukti dengan membuka rekening tabungan salah satu pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, yang diduga dipergunakan untuk menyimpan hasil korupsi.

Pihak penyidik menduga uang senilai Rp 105,1 juta yang berada di rekening itu merupakan sisa uang program Peningkatan Industri Kerajinan (PIK) yang saat ini sedang dalam penanganan pihak kejari. “Silahkan, Kejari Mejayan koordinasi dengan kami (OJK -red). Apalagi pembukaan rekening tabungan untuk kepentingan kasus tertentu. Sesuai aturan siapa pun tidak dapat meminta kepada perbankkan untuk membuka rekening nasabahnya, baik tabungan maupun deposito. Tapi, jika terkait kasus hukum, baik perdata dan pidana ada mekanisme tersendiri,” jelas Ketua OJK Kediri Bambang Hermanto, Senin (20/4).

Ia menyatakan mekanisme pembukaan rekening nasabah maupun deposan untuk kebutuhan penyidikan, yakni penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada Ketua OJK di Jakarta. Hal itu dapat dilakukan jika penyidik membutuhkan data untuk memperkuat pembuktian hukum di pengadilan nanti. Tentunya, jika ijin sudah dilayangkan kepada OJK. Atas pertimbangan matang, Ketua OJK dapat memerintahkan perbankan membuka data rahasia bank itu.

Menurutnya jika permintaan itu tidak kepada OJK, penyidik maupun pihak bank dapat terkena pasal pidana tentang kerahasiaan bank. Sebab, penyimpan atau deposan secara hukum dilindungi. Karena ada data yang harus dirahasiakan termasuk seluruh data pemiliknya. “Kata lain pihak bank tidak dapat sembarangan menyampaikan kepada pihak luar data penyimpan atau deposan,” ujarnya serius,

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Mejayan mengalami kesulitan memperoleh data perbankan dari rekening milik seorang pejabat Pemkab Madiun yang menerima transfer sisa uang program Peningkatan Industri Kerajinan (PIK) senilai Rp 105,1 juta. Akibatnya, Kejari Mejayan alami kelambatan penanganan kasus PIK hingga penetapan menjadi tersangka/

Dilaporkan, uang itu sempat dicairkan Bagian Perekonomian Pemkab Madiun dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun akhir tahun 2012 lalu. Bukannya masuk ke Kas Daerah, melainkan masuk rekening pribadi sang pejabat, setelah kasus itu mencuat uang itu diambil dan dikembalikan ke Kas Daerah. (UK)

Keterangan Gambar : Bambang Hermanto, Kepala OJK Kediri.