Kediri(adakitanews.com)—Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri meminta alokasi dana desa (ADD) tetap dicairkan penuh. Hal itu setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menghitung estimasi biaya penutupan kekurangan alokasi dana desa (ADD) tak mencapai 100 persen.

PKD khawatir jika benar terjadi, maka ada beberapa desa yang tak bisa membayar penghasilan perangkat desa dan honor lembaga. Ketua PKD Kabupaten Kediri Yohansyah Iwan Wahyudi mengungkapkan, kepala desa di Kabupaten Kediri mengharapkan pencairan dana desa tetap 100 persen. Sebab anggaran ini merupakan kebutuhan pokok yang harus diberikan kepada lembaga desa.

Johan mengaku bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada bupati, DPRD, dan satker pada Sabtu (12/9/2020). Itu setelah ada kabar bahwa pemkab tidak bisa memenuhi keinginan desa terkait penutupan pengurangan ADD sebesar 100 persen.

“Surat sudah kita luncurkan ke sekwan pada hari sabtu,” ungkapnya,Minggu (13/9/2020).

Misalkan kemungkinan terburuk pemkab hanya bisa memberikan 70 persen sesuai apa yang disiapkan satker? Johan menegaskan bahwa sebagian besar desa tetap akan kekurangan anggaran. Tentu secara otomatis honor lembaga dan penghasilan tetap perangkat desa tidak akan bisa terbayarkan.

Apalagi menurut Kades Klampitan ini, sebelumnya ADD juga sudah ada pengurangan cukup banyak. Sehingga untuk saat ini di akhir tahun ada pengurangan lagi, desa tidak bisa berbuat apa-apa. “Kami untuk menetapkan anggaran merujuk pada pagu tahun sebelumnya. Sudah kita tetapkan di APBDes,” jelasnya.

Terlebih untuk honor lembaga dan penghasilan tetap perangkat itu tidak mungkin ditunda. “Jadi kalau tahun ini ya harus dibayarkan tahun ini, berbeda dengan dana desa (DD) yang lebih fleksibel,” tandasnya.

Menurut Johan, honor dan penghasilan lembaga dan perangkat desa ini juga diharapkan bisa ikut membantu stabilitas ekonomi selama pandemi Covid-19 dengan penghasilan tersebut. “Mereka tentu menunggu itu, karena mereka melakukan aktivitas dalam kegiatan membantu pemerintahan,” jelasnya.

Ia berharap, setelah adanya surat ini pemkab bisa memenuhi 100 persen. Ia paham memang tahun ini ada refocusing dari pusat. “Untuk hal-hal yang wajib dan pokok, tolong jangan digeser. Karena ini juga dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Terlebih karena terkait honor ini menimbulkan sensitivitas yang tinggi di tingkat desa, ia berharap ini tetap dibayarkan seperti semula. Tak adanya kegaduhan di tingkat desa.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri Moh. Ali Sofyan mengaku mendukung gerakan kepala desa se-Kabupaten Kediri dalam memperjuangkan ADD. Ia menyebut bahwa hal itu juga sebagai salah satu upaya dalam mengurangi kegaduhan di desa.

“Maka kami mendukung PKD menolak adanya pengurangan pagu ADD 2020,” tegasnya. Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri Erfin Fatoni mengungkapkan, utuk kebutuhan riil terkait penutupan ADD sudah diestimasi oleh pemkab. Secara proporsi, estimasi itu dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (DPMPD).

“Secara presentase sekitar 60-70%,” jelasnya. Kemudian ia menyebut, sesuai dengan hasil koordinasi, pengalihan dana itu dari P2LDT ke ADD. Sehingga ia menegaskan sumberdana bukan dari biaya tidak tetap (BTT). “Sedangkan BTT tetap fokus pada anggaran Covid-19,” ungkapnya.

Untuk diketahui bahwa pengurangan ADD ini, membuat kepala desa kelabakan. Hal itu karena pada pencairan sebelumnya, alokasi anggaran sudah ada pengurangan. Adapun pengurangan ADD itu sekitar 9 sampai 16 persen. Setiap desa tidak sama. Artinya pengurangan itu jika dinominalkan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 90 juta. Sedangkan dana-dana yang dianggarkan pada ADD ini adalah pos-pos yang tidak bisa dianggarkan di dana desa (DD).(gar).