IMG_0258ADAKITANEWS, Nganjuk – Belum ada pergantian antar waktu (PAW) bagi anggota DPRD Nganjuk, Djoko Widijantoro yang saat ini menjalani masa tahanan. Pasalnya hingga lebih sepekan setelah ditahan, Partai Amanat Nasional (PAN) belum mengajukan permohonan PAW, berikut nama pengganti Djoko Widijantoro.

“Kami pimpinan DPRD Nganjuk kok belum menerima berkas PAW dari PAN,” terang Sumardi, wakil ketua DPRD Nganjuk diruangannya, Kamis (07/01).

Menurut Sumardi, pergantian terhadap anggota dewan yang tersangkut masalah hukum merupakan hak partai pengusung. Sedangkan pihak DPRD Nganjuk hanya sekedar memproses untuk pengajuan ke gubernur. Itupun tidak memerlukan waktu lama dengan syarat, berkas persyaratan PAW lengkap.

Pimpinan dewan sudah melakukan pembicaraan jika sewaktu-waktu, PAN akan mengajukan PAW terhadap perwakilannya di DPRD Nganjuk. “Prosesnya ya relatif, asal persyaratan mencukupi ya pihak DPRD Nganjuk akan segera memproses permohonan PAW tersebut,” papar Sumardi

Diberitakan adakitanews.com sebelumnya, Djoko Widijantoro anggota DPRD dari PAN tersebut harus menjalani hukuman delapan bulan penjara karena kasus penipuan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomer 2185/K/PID/2012.

Menurut Kasi Pidana Umum Koko Erwinto Danarko SH, Djoko mendatangi Kantor Kejaksaan didampingi oleh pengacaranya Adi Wibowo SH. Setelah diperiksa identitas dan dimintai keterangan, yang bersangkutan langsung dikirim ke lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Koko menerangkan jika anggota DPRD periode 2014-2109 tersebut terjerat kasus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2010 silam. Sejak beberapa bulan lalu, Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi yang diajukan Djoko. Amar putusan Djoko telah dijatuhkan sejak 14 Mei 2104 atau sekitar sebulan setelah gelaran pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 lalu. Tiga hakim agung MA yang menangani perkara ini saat itu, masing-masing Gayus Lumbuun, Dudu D Machmudin dan Timur P Manurung, memutuskan menolak permohonan kasasi Djoko yang sudah diajukan sejak 28 Desember 2012 silam.

Atas putusan tersebut, Joko Widiantoro dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan maka yang bersangkutan harus menjalani hukuman, yakni delapan bulan penjara. Hukuman itu dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya 2012 lalu, setelah menerima permohonan banding dari tim jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa saat itu merasa tidak puas atas vonis ringan Djoko pada 26 April 2012, di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk, dimana Djoko hanya mendapat hukuman percobaan selama setahun.(Jati)

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Nganjuk, Djoko Widijantoro, dari fraksi PAN yang saat ini menjalani masa tahanan belum ada penggantian antar waktu (PAW)