ADAKITANEWS, Jombang – Tertangkapnya Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu membuat gempar masyarakat Jombang. Salah satunya soal pernyataan Bupati mengenai aliran uang yang diduga hasil praktik suap, juga lari ke salah satu media di Kabupaten Jombang untuk pembayaran iklan.

Seperti diketahui, Nyono Suharli Wihandoko merupakan Bupati Jombang aktif yang juga sebagai bakal calon Bupati Jombang dalam kontestasi Pilkada 2018. Pasca tertangkapnya politikus Partai Golkar tersebut, terkuak adanya aliran dana yang diperuntukkan untuk pembayaran iklan. Iklan yang dibayarnya diduga untuk keperluan pencalonan dirinya di Pemilihan Bupati Jombang.

Hal itu juga ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pada siaran pers KPK, Minggu (04/02). “Diduga Rp 50 juta itu telah digunakan NSW (Nyono Suharli Wihandoko) untuk pembayaran iklan terkait rencananya maju dalam pilkada Jombang 2018. Jadi salah satu uang yang Rp 50 juta itu, diberikan untuk iklan kampanye di salah satu media di Jombang,” ungkap Wakil Ketua KPK.

Siaran pers yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus yang membelit bakal calon Bupati Jombang tersebut, dijadikan sebagai informasi awal oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang (Panwaskab) untuk melakukan kajian secara internal. Hal itu dikatakan Anggota Panawaskab Jombang, Ahmad Udi Masjkur saat ditemui Tim Adakitanews.com, Rabu (07/02).

“Kita masih lakukan kajian secara internal dulu. Yang jelas pers rilis KPK kemarin kita jadikan sebagai informasi awal,” ujar Ahmad Udi Masjkur.

Sedangkan saat disinggung mengenai pembayaran iklan kampanye tersebut apakah berpotensi pelanggaran atau tidak, Ahmad Udi Masjkur kembali mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan.

“Kita masih lakukan kajian dulu. Sementara kita masih menghargai dan menunggu proses hukum KPK. Kalau dari aturan, itu bukan dikatakan kampanye karena masih belum masuk tahapan penetapan pasangan calon dan masa kampanye,” pungkas Anggota Komisioner Panwaskab tersebut.(ar)

Keterangan gambar: Anggota Komisioner Panwaskab Jombang, Ahmad Udi Masjkur.(dok. adakitanews.com)