ADAKITANEWSjitooo7, Kediri – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kediri menyatakan transaksi untuk mendapatkan dukungan warga yang dilakukan bakal calon Bupati dari independen dinilai bukan pelanggaran. Salah satu bentuk transaksi dukungan itu adalah pengumpulan KTP warga sebagai bentuk dukungan.

Dalam mengumpulkan KTP tersebut, pasangan calon independen menggantinya dengan sejumlah uang. Kompensasi uang kepada warga atas dukungan itu jumlahnya bervariasi antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu.

Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri Muji Harjito menyatakan, kompensasi berupa uang dari calon independen dalam pengumpulan KTP warga dianggap bukan pelanggaran. Pasalnya, hal tersebut masuk belum termasuk kriteria tahapan pemilu.

“Itu (transaksi dukungan -red) bukan bentuk pelanggaran. Sebab tidak semua dukungan tersebut dengan transaksi uang. Lagi pula syarat dukungan itu juga belum diserahkan pula,” ujar Muji Harjito.

Muji menambahkan, meski begitu Panwas tetap akan memantau langsung ke lapangan apakah ada unsur yang bisa memenuhi kategori politik uang. Jika memang ditemukan ada yang menyalahi aturan, akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Namun tetap kita pantau, jika kita temukan bentuk pelanggaran kita proses sesuai prosedur,” jelasnya

Informasi yang berhasil dihimpun, calon yang dikabarkan maju melalui jalur perseorangan mulai begerak mengumpulkan bukti dukungan warga berupa KTP. Bahkan per KTP dihargai sebesar Rp 5 ribu hingga Rp. 10 ribu. (zay).

Keterangan Gambar : Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri Drs Muji Harjito