Partisipasi Pers Dalam Pembangunan Daerah

321DSC_0102@dakitanews Kediri Kota – Dalam rangka pembangunan daerah tentu melibatkan berbagai elemen, termasuk juga media massa. Partisipasi media massa sangat dibutuhkan dalam agenda pembangunan bangsa.

Seminar yang dihelat di Gedung Nasional Indonesia, Kota Kediri oleh Humas Pemerintah Kota Kota mengajak partipasi pers dalam pembangunan Kota Kediri, Rabu (31/12) dengan tema “Peran Media Dalam Pembangunan Daerah”.

Seminar yang dimulai pukul 09.00 WIB materi disampaikan oleh Iskandar Tsani dari unsur akademisi dan Joko Tetuko dari unsur pers yang juga menjabat sebagai penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.

Menurut Iskandar Tsani, peran pers strategis dalam pembangunan. Pers memiliki fungsi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan keadilan, dan memberantas kebatilan. “Pers juga sebagai kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan,” jelasnya dalam forum.

Disamping itu, lanjut dosen STAIN Kediri tersebut, media massa juga harus mampu membangun opini publik. Sehingga Pemerintah Daerah segera tanggap terhadap persoalan publik, karena pers mampu mempertahankan isu publik tersebut.

Sedangkan Joko Tetuko menjelaskan tak jauh beda dengan Iskandar Tsani. Ia juga sepakat merevitalisasi peran dan fungsi media massa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Joko menjelaskan, dari periode pemerintahan yang di Indonesia dunia pers mendapat perlakuan yang beragam. Pada orde lama, dibawah pemerintahan Soekarno, dunia pers memiliki ruang cukup terbuka. Namun ketentuan dan peraturan pada jaman itu yang mensyaratkan adanya percetakan membuat usaha media tidak mampu berkembang secara maksimal.

Pada periode orde baru, kooptasi dunia pers cukup tinggi. Terbukti banyak usaha media massa yang dibredel oleh pada jaman itu. “Majalah tempo salah satu yang menjadi korban pada saat itu,” jelas Joko.

Pada era paska reformasi, keterbukaan informasi dunia pers terbuka lebar. Munculnya undang-undang keterbukaan informasi publik, dan undang-undang pers menandai kebebasan pers. Namun dengan kebebasan yang ada acap kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pemerasan terhadap pihak lain.

“Saat ini wartawan lebih mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan informasi. Kendati masih banyak pemerintah daerah masih rendah tingkat keterbukaan informasinya,” ujarJoko. (Kuman).

Keterangan Gambar : Suasana seminar yang digelar Humas pemkab kerjasama dengan PWI Kediri

Recommended For You