ADAKITANEWS, Jombang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang akan melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 akhir pekan ini. Hal tersebut menyusul hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, mengenai verifikasi seluruh parpol.

Setelah putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 diputuskan, maka KPU memiliki konsekuensi untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap 12 parpol calon peserta pemilu 2019. Sebelumnya KPU hanya melakukan verifikasi terhadap parpol baru.

“Putusan MK itu berkonsekuensi bahwa semua partai politik akan dilakukan verifikasi. Sebelum ada putusan MK itu hanya partai baru yang diverifikasi, partai yang sudah menjadi peserta pemilu tidak diverifikasi. Dengan putusan MK itu konsekuensinya semua partai harus diverifikasi, hari ini kita kumpulkan seluruh partai agar semuanya memiliki persepsi yang sama dan proses ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi Hukum dan Pengawasan, Athoillah SH.

Mengenai hal itu, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi Hukum dan Pengawasan, Athoillah SH mengatakan bahwa Verifikasi Faktual akan dilaksanakan pada akhir pekan ini selama tiga hari. “Verifikasi dilakukan tiga hari tanggal 30, 31 Januari dan tanggal 1 Februari. Di Jombang ada 12 Partai yang diverifikasi selama tiga hari itu,” ungkap Athoillah saat diwawancarai Tim Adakitanews.com di kantor KPU Jombang Jalan KH Romli Thamim, Kamis (25/01).

12 partai yang dimaksud antara lain Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara untuk teknis verifikasi faktual, Athoillah mengatakan bahwa pihak KPU akan mendatangi masing-masing kantor partai dan partai yang akan menghadirkan anggotanya. Hal tersebut menurut Athoillah berbeda dengan teknis yang sebelumnya, dimana pihak KPU turun langsung ke rumah-rumah anggota partai.

“Verifikasi meliputi verifikasi kepengurusan, 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai dan domisili partai serta keanggotaan. prinsipnya sama, teknisnya saja berbeda. Partai menghadirkan ke kantor partai, dulu kita yang mencari anggotanya. Lalu jumlah samplingnya lebih sedikit, sekarang 5 persen kalau dulu 10 persen,” pungkas athoillah.(ar)

Keterangan gambar: Sosialisasi verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019 di KPU.(foto:adi rosul)