ADAKITANEWS, Kota Blitar – Tidak adanya sosialisasi yang jelas terkait rencana Pemerintah Kota Blitar merelokasi pedagang pasar loak di Pasar Templek Kota Blitar ke Pasar Belehan atau bekas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kepanjenkidul, membuat pedagang resah.

Salah satu pedagang loak, Imam Butahal mengatakan, selama ini belum ada sosialisasi yang jelas, tetapi tiba-tiba pada Rabu (14/02) kemarin para pedagang dapat surat undangan pengundian tempat di tempat relokasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

Menurutnya, selama ini para pedagang loak menempati bagian timur Pasar Templek dan ada sekitar 107 kios milik pedagang loak. Para pedagang loak pun mengaku sudah hampir 30 tahun menempati lahan milik PT KAI.

“Kita menerima surat undangan untuk pengundian tempat berjualan di tempat relokasi. Jujur saja kita semua resah dengan adanya surat undangan itu. Karena kami tidak pernah diajak bicara, tiba-tiba mau dipindah ke bekas RPH,” ujarnya, Kamis (15/02) siang.

Para pedagang dengan tegas menyatakan menolak jika dipindah di lahan bekas RPH di Kepanjenkidul. Alasannya, lahan di bekas RPH terlalu sempit dan tidak akan menampung jumlah pedagang loak di Pasar Templek.

Informasinya, luas kios pedagang di tempat relokasi hanya 1,5 meter x 2 meter. Sedangkan luas kios pedagang yang sekarang di Pasar Templek rata-rata 2,5 meter x 3 meter.

“Jenis dagangan kami seperti ini, kalau kiosnya sempit, bagaimana harus berjualan. Jadi kita minta Disperindag tidak melakukan relokasi pedagang loak di Pasar Templek terlebih dulu. Harus ada musyawarah terlebih dulu untuk menentukan tempat relokasi bagi pedagang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Blitar, Arianto mengatakan, lahan yang sekarang ditempati pedagang loak aset milik PT KAI. PT KAI juga berencana mengosongkan lahan itu untuk fasilitas umum. Maka dari itu, Disperindag berencana merelokasi para pedagang loak di lokasi.

Sesuai rencana, proses relokasi pedagang loak ditargetkan akan tuntas pada 28 Februari 2018 ini. “Kami punya tempatnya di lahan bekas RPH Kepanjenkidul, tapi para pedagang menolak,” tuturnya.

Arianto pun mempersilakan pedagang mencari tempat relokasi sendiri. Jika tempat yang dipilih pedagang itu aset milik Pemkot dan tidak digunakan, pihaknya tidak mempermasalahkan. Asalkan tempat itu juga disetujui oleh Walikota.

“Kami minta pedagang memilih tempat sendiri, nanti kami pilihkan tempat tidak cocok lagi,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo mengatakan, pihaknya meminta Disperindag agar tidak merelokasi pedagang loak di Pasar Templek terlebih dulu, dan harus melakukan komunikasi dengan para pedagang loak soal tempat relokasi.

“Selama belum ada solusi soal tempat relokasi, kami minta tidak ada relokasi dulu,” katanya.

Menurutnya, komunikasi antara pedagang dan Disperindag soal rencana relokasi tidak tuntas. Akibatnya menimbulkan keresahan di para pedagang. “Ini menyangkut masalah perut, makanya kami minta prosesnya harus benar matang. Jangan main relokasi saja,” ujarnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana perbincangan pedagang, Komisi II DPRD, dan Disperindag Kota Blitar di Pasar Templek.(foto : fathan)