ADAKITANEWS, Sidoarjo – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan dana talangan ganti rugi bagi pengusaha korban lumpur Lapindo, dianggap tidak relevan dan tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 63/2015 yang sudah inkrah menyatakan tidak ada dikotomi antara warga dengan pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum pengusaha korban lumpur Lapindo, Mursid Mudiantoro. Dia menjelaskan jika Presiden Jokowi tidak perlu memahami konteks keputusan MK, sebab semua orang bisa membaca keputusan MK terkait dana talangan bagi pengusaha korban lumpur ini.

“Kita perlu Presiden yang mengimplementasikan keputusan MK, kita tidak perlu Presiden untuk memahami konteks keputusan MK, sebab orang biasa saja sudah bisa baca keputusan MK,” katanya.

Lebih jauh, Mursid menegaskan walau Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan tersebut, pihaknya akan tetap berjuang dan melakukan perlawanan untuk mendapatkan hak pengusaha korban lumpur itu.

“Di dalam Islam mempertahankan hak adalah salah satu bentuk jihad. Kan ini pengusaha korban lumpur benar-benar ada hartanya kok, tidak ada manipulasi apapun,” ungkapnya

Ditanya terkait adanya asuransi yang dimiliki kliennya (pengusaha korban lumpur,red), dirinya mengaku jika asuransi yang dimiliki pengusaha korban lumpur adalah asuransi kebakaran atau kecelakaan kerja dan asuransi alat kerja.

“Tidak mungkin pengusaha ini mengansurasikan tanah mereka, kan jelas di lokasi Kecamatan Porong itu tidak ada gunung berapi atau daerah itu kan bukan daerah yang rawan bencana. Saya tanya siapa yang membawa Lapindo ke Porong, ada gak campur tangan Pemerintah di sana, hingga bencana semburan lumpur itu terjadi. Lapindo Brantas lakukan pengeboran di Kecamatan Porong, itu siapa yang mengizinkan. Klien kami kan tidak tau, maka dari itu saya minta negara hadir dalam menyelesaikan masalah ini,” harapnya.

Lebih lanjut pria berkaca mata ini mengatakan, pihaknya akan berupaya hukum kembali ke Mahkamah Konstitusi dan ke Pengadilan Internasional. Hal itu dilakukan karena keputusan MK sudah jelas dan gamblang, yang mengatakan untuk tidak menciptakan ketidak adilan yang melanggar hak asasi manusia dalam perkara ganti rugi para pengusaha korban lumpur lapindo ini.

“Pelanggaran hak asasi manusia ini bukan level di Indonesia lagi, maka dari itu kami akan lakukan jalur hukum dengan melapor ke Pengadilan Internasional. Jangan sampai kami dianggap tidak nasionalisme, karena kami bawa perkara ini ke Pengadilan Internasional, karena nasib klien kami tidak jelas walau sudah ada keputusan MK,” pungkasnya. (sid2)

Keterangan gambar : Mursid Mudiantoro, Kuasa Hukum pengusaha korban lumpur Lapindo.(ist)