Pembongkaran Balai Budaya Abaikan Evaluasi Gubernur

ADAKITANEWS, Nganjuk – Pembangunan Gedung Balai Budaya yang berlokasi di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/Kabupaten Nganjuk terus menjadi sorotan. Pemerintah daerah setempat diduga tidak mengindahkan evaluasi anggaran oleh Gubernur, sehingga terkesan menganggap evaluasi anggaran oleh orang nomor satu di Jawa Timur itu tidak ada.

Informasi yang dihimpun, mulai dari anggota legislatif, LSM, masyarakat Nganjuk, hingga kalangan internal eksekutif sendiri berpendapat demikian. Pasalnya, anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan balai budaya terkesan dibuat-buat serta tidak masuk akal.

Dugaan itu muncul setelah anggaran yang disepakati antara pihak legislatif dan eksekutif berubah dengan nilai fantastis. Bahkan pihak pemda disebut-sebut tetap memaksakan anggaran ke dalam APBD untuk pembangunan balai budaya, tanpa mengindahkan evaluasi Gubernur Jawa Timur.

Sebelumnya, pihak dewan mengungkapkan Balai Budaya Nganjuk merupakan salah satu aset milik Pemda Nganjuk. Dengan begitu apabila dirobohkan wajib ada perbup dan tim akademis yang menilai terkait penghapusan aset tersebut.

Selain itu, pihak dewan mengecam sikap pemda setempat yang seolah menganggap tidak ada evaluasi anggaran yang diberikan oleh gubernur. Padahal hasil evaluasi menyebutkan agar anggaran Balai Budaya Nganjuk dikembalikan seperti semula. “Seingat saya Rp 9 miliar. Bukan justru melakukan lelang dengan nilai Rp 15 miliar,” ujar Raditya Harya Yuangga, anggota Komisi B DPRD Nganjuk.

Langkah Pemda Nganjuk dalam masalah ini dinilai memiliki banyak kejanggalan, sehingga muncul dugaan adanya permainan anggaran. Berbagai pertanyaan muncul terkait bagaimana bisa pemda setempat mengubah angka di APBD tanpa persetujuan DPRD Nganjuk.

Sementara itu, Mukhasanah, Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Nganjuk, saat dikonfirmasi perihal tersebut justru mengaku kurang tahu. Dia justru menanyakan hasil evaluasi Gubernur bagaimana yang dimaksud.

Dikonfirmasi lebih lanjut oleh Tim Adakitanews.com, Mukhasanah menyatakan tidak hafal evaluasi gubernur atau anggaran yang dimaksud tanpa membuka data terlebih dahulu. “Evaluasi gubernur yang bagaimana ya. Kalau masalah balai budaya saya tidak hafal, harus buka (data-red) terlebih dahulu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu LSM di Nganjuk menduga ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pemda setempat dalam melakukan mekanisme pembangunan balai budaya.

Beberapa dasar hukum yang diduga telah dilanggar yaitu UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Selain itu juga diduga melanggar PP Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah yang telah diubah dengan PP nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Lebih lanjut, dalam mekanisme pembangunan balai budaya, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Menurutnya, hal itu memerlukan SK bupati tentang penghapusan melalui pengelola. Selain itu, dia menyampaikan apabila nilainya di atas Rp 5 miliar harus minta persetujuan DPRD setempat.(Jati)

Keterangan Gambar: Gedung Balai Budaya yang dibongkar.(Foto : Bagus Jatikusumo)

Recommended For You